Bandar Lampung (Lampost.co)–Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Lampung tahun 2025-2026 ditargetkan rampung pada November 2023 mendatang. RPD merupakan dokumen jangka menengah transisi sebagai acuan penyusunan perencanaan tahunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).
“Ini akan menjadi jembatan dari apa yang diperoleh dari pembangunan sebelumnya dengan pembangunan ke depan. Dokumen tersebut menjaga dan melanjutkan isu pembangunan di daerah. Ditargetkan rampung November ini,” ujar Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lampung, Mulyadi Irsan, Selasa, 19 September 2023.
Dalam Forum Konsultasi Publik Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Lampung 2025-2026 di Hotel Emersia, Mulyadi berharap adanya masukan dalam penyusunan RPD yang disusun atas pemetaan terhadap prioritas pembangunan, dan dituangkan dalam penjenjangan isu strategis daerah.
“Pada forum ini menjaring masukan bagi pembangunan yang sesuai dengan prinsip good governance,” kata dia.
Menurut Mulyadi, kemiskinan menjadi isu yang harus menjadi sorotan dalam perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung masih bersifat eksklusif atau belum merata sehingga disparitas antar daerah masih sangat senjang.
“Tiga kabupaten tertinggi angka kemiskinan ekstrimnya adalah Lampung Utara 4,79%, Lampung Barat 3,37%, dan Lampung Timur 3,04%. Sedangkan kabupaten dengan angka kemiskinan terendah adalah kabupaten Mesuji sebesar 0,38% pada 2022,” jelasnya.
Adapun isu strategis yang menjadi Prioritas RPD 2025-2026 penguatan transformasi ekonomi, pembangunan infrastruktur, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, SDM, lingkungan hidup, serta reformasi birokrasi.
