BANDAR LAMPUNG (Lampost.co)–Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi, diwakili Sekda Provinsi Lampung, Fahrizal Darminto membuka Workshop Pengembangan Kompetensi Teknis Bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2022, pada Senin, 31 Januari 2022 di Gedung Pusiban, Kantor Gubernur Lampung.
Fahrizal menyampaikan Workshop ini merupakan momentum penting dalam proses pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Lampung dalam terwujudnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, terlebih saat ini, dimana kita semua masih berjuang melawan virus covid-19 yang belum juga usai dan hilang dari Negara kita dan Provinsi Lampung pada khususnya.
“Namun berkat semangat dan kerja sama dari berbagai pihak, kita masih mampu beraktivitas dengan diiringi adaptasi di berbagai sendi-sendi kehidupan kita. Untuk itu, saya mengapresiasi atas kerjasama yang telah terjalin antar OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung,” ujarnya.
Sekda Fahrizal menyebut ambahkan pengelolaan keuangan yang kita laksanakan selama satu tahun anggaran tentu saja harus dipertanggungjawabkan.
Pertanggungjawaban tersebut disajikan dalam satu bentuk Laporan yang terstruktur dan terdiri atas data-data keuangan sebagai suatu sumber informasi bagi seluruh penggunanya. Sehingga menjadi acuan guna menilai akuntabilitas hingga pada level pengambilan keputusan, yang tidak hanya berupa keputusan ekonomi tetapi juga keputusan sosial serta politik.
“Laporan keuangan bukan hanya sekadar sajian angka-angka atas apa yang kita terima atau kita keluarkan dalam satu periode akuntansi, tapi merupakan bahasa atas kegiatan ekonomi yang kita lakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap penggunaan sumber daya ekonomi yang dimiliki yang kita sebut dengan akuntabilitas,” ujarnya.
Laporan Keuangan yang telah di susun, kemudian dikonsolidasikan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk disajikan secara satu kesatuan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung.
Selanjutnya BPKAD akan menyerahkan LPKD tersebut kepada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Lampung untuk dilakukan pemeriksaan yang meliputi Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kecukupan Pengungkapan, Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan, dan Efektivitas Sistem Pengendalian Intern.
Atas dasar pemeriksaan dan penilaian terhadap LKPD tersebut, Badan Pemeriksa Keuangan akan memberikan Opini nya sebagai cerminan sejauh mana Pemerintah Provinsi Lampung mampu menjalankan pengelolaan keuangan yang wajar sesuai dengan ketentuan peraturan per-undang-udangan yang berlaku.
“Seperti kita ketahui bersama, sejak Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2014 kita telah mampu meraih opini tertinggi. Yaitu Wajar Tanpa Pengecualian sebanyak 7 kali berturut-turut, dan penghargaan dari Kementerian Keuangan karena raihan opini WTP 5 kali berturut-turut sebanyak 2 kali. Hal ini patut kita syukuri bersama karena pada hakekatnya merupakan suatu pencapaian atas kinerja Pengelola Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung yang selama ini kita lakukan,” jelasnya.
Gubernur Arinal berharap melalui proses-proses penyusunan laporan keuangan yang baik dan benar. Kita semua senantiasa berkomitmen tinggi meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
<span;>“Upaya ini demi mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian yang merupakan salah satu cerminan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung adalah Pemerintah yang bertanggung jawab atas penggunaan seluruh sumber daya ekonomi yang dikelola,” tutupnya.</span;></span;></span;></span;></span;></span;></span;></span;></span;></span;></span;></span;></span;></span;></span;></span;>
