Bandar Lampung (Lampost.co)– UIN Raden Intan Lampung terus membenahi kualitas tata kelola anggaran. Melalui Biro Administrasi Umum, Perencanaan, Keuangan, dan Kepegawaian (AUPKK), kampus ini menggelar sosialisasi mekanisme revisi anggaran tahun 2026 di Gedung Academic & Research Center, Rabu (11/3/2026).
Kegiatan ini menitikberatkan pada penguatan perencanaan serta sinkronisasi sistem, khususnya antara aplikasi SIPERA dan Akurin dalam penyusunan Rencana Penarikan Dana (RPD).
Baca juga: Dilantik Menag, Prof Wan Jamaluddin Kembali Pimpin UIN RIL Periode Kedua
Kepala Biro AUPKK, Juanda Naim, menegaskan pentingnya perencanaan yang matang untuk menekan frekuensi revisi anggaran. Ia mengungkapkan, sepanjang 2025, UIN RIL mencatat 19 kali revisi anggaran dari berbagai unit kerja.
“Frekuensi revisi yang tinggi menjadi indikator bahwa perencanaan perlu diperkuat. Semakin sedikit revisi, semakin baik kualitas perencanaan kita,” ujarnya.
Menurutnya, revisi anggaran yang berulang tidak hanya menambah beban administrasi, tetapi juga berpotensi menghambat realisasi program karena harus melalui proses verifikasi dan persetujuan berlapis.
Ia menilai evaluasi tersebut menjadi pembelajaran penting bagi seluruh unit kerja agar lebih cermat dalam menyusun program, termasuk ketepatan dalam merancang RPD.
Sementara itu, Koordinator Perencanaan, Mairizal, menjelaskan bahwa dinamika kebijakan, baik dari pemerintah pusat maupun internal kampus, sering memengaruhi perencanaan anggaran. Karena itu, ia mengingatkan agar setiap unit menyusun program dengan jadwal yang realistis dan adaptif.
Dalam kesempatan yang sama, tim perencanaan juga memaparkan Standar Operasional Prosedur (SOP) revisi anggaran sebagai panduan teknis bagi pengelola anggaran di setiap unit.
Koordinator Keuangan, Ahmad Faisol Anshori, menambahkan bahwa penggunaan anggaran harus lebih selektif dan berbasis prioritas. Ia menekankan pentingnya ketepatan RPD karena berdampak langsung pada nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).
Sosialisasi ini diikuti jajaran pimpinan dan pengelola anggaran, mulai dari kepala biro, ketua lembaga, Satuan Pengawasan Internal (SPI), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), hingga operator sistem keuangan.
Melalui langkah ini, UIN Raden Intan Lampung menargetkan pelaksanaan anggaran 2026 yang lebih efektif, stabil, dan akuntabel, sekaligus mendukung peningkatan kinerja kelembagaan secara menyeluruh.
