BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) — Hukum nasional yang berkembang pesat dan kompleks di Indonesia setidaknya melahirkan tiga fenomena. Pertama, pengembangan hukum secara praktikal masih diwarnai berbagai kelemahan, baik dalam institusi hukum maupun dalam budaya hukum.
Kedua, sejumlah kajian hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan pembangunan sistem hukum nasional dinilai masih langka. Ketiga, adanya kesenjangan antara dunia pendidikan tinggi hukum di Indonesia dan kebutuhan-kebutuhan praktikal pembangunan.
Kesenjangan itu akan menjadi problematika tersendiri apabila pendidikan tinggi hukum lamban merespons ke dalam sistem kurikulum yang ada.
Beberapa fenomena hukum itu lah yang menginisiasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum (FH) Universitas Lampung (Unila) menggelar workshop “Pengembangan Kurikulum Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung Tahun 2019”. Acara berlangsung di Hotel Swiss Bell, Bandarlampung, Selasa (30/7/2019).
Dekan FH Unila Maroni, saat membuka acara menyampaikan, lokakarya pengembangan kurikulum ini memang rutin diadakan setiap tahun. Di tengah problematika ilmu hukum, pengembangan kurikulum merupakan kegiatan yang urgent bagi profil S-3 dalam rangka mengakomodasi perkembangan ilmu hukum sebagai bagian dari ilmu sosial.
“Workshop ini merupakan salah satu kegiatan rutin di program doktor dalam rangka menyesuaikan kurikulum program doktor terkait perkembangam bidang hukum di negara kita. Dan kegiatan ini merupakan salah satu upaya untuk mempertahankan status akreditasi A di FH Unila,” paparnya.
Lokakarya hasil kerja sama Unila dan Kejaksaan RI ini bertujuan menetapkan kebijakan dan arah pengembangan program doktor FH Unila sehingga menghasilkan sumber daya manusia yang mumpuni di bidang ilmu hukum.
Selain menghadirkan Sekretaris Badan Diklat Kejaksaan RI Abdul Kadir, panitia mendatangkan beberapa narasumber kompeten. Antara lain Ely Kusumawati, yang memaparkan materi “Relevansi Kurikulum Doktor Ilmu Hukum Dalam Perspektif Pengguna Lulusan (Kejaksaan)”; Adji Samekto, tentang “Aktualisasi Hukum Pancasila Dalam Kurikulum Program Studi Doktor Ilmu Hukum”; dan M. Akib,
Salah satu narasumber Ely Kusumastuti dalam pemaparannya mengatakan, saat ini perkembangan ilmu hukum yang menyertai perkembangan di masyarakat sudah semakin luas sehingga hukum dirasa tidak mampu melindungi seluruh masyarakat demi tercapainya tujuan hidup tersebut.
Oleh karena itu menurutnya ilmu S-3 mutlak dibutuhkan bagi praktisi hukum maupun penyusun undang-undang. “Sebab para penegak hukum, termasuk juga jaksa, harus menguasai setidaknya ilmu hukum, teori hukum, dan falsafah hukum agar dapat diimplementasikan pada saat menyelesaikan problematika hukum,” ujar mantan Jaksa Penuntut Umum KPK RI ini.