Unila (Lampost.co)–Menindaklanjuti pertemuan pimpinan Unila dan Gubernur Lampung beberapa waktu lalu, Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja sama, dan TIK Prof. Suharso didampingi Kepala UPT PKLI Dr. Ayi Ahadiat mengunjungi Bapedda Provinsi Lampung guna membahas rencana aksi dan realisasi kerja sama antara kedua pihak, Rabu, 14 September 2022.
Kunjungan tim Unila diterima Sekretaris Bappeda Lampung Evie Fatmawaty, staf fungsional perencanaan ahli madya Awliyanti dan Decky Ferdiansyah, serta staf sekretaris pimpinan Bapedda Fitria Wulandari, di ruang rapat Bappeda Lampung.
Pada pertemuan itu Suharso menyampaikan tujuan kedatangannya untuk membawa sejumlah kerangka kerja guna merealisasikan program kerja sama yang telah dibahas para pimpinan kedua instansi tersebut.
Dengan kapasitas yang dimiliki Unila, banyak hal bisa dilakukan dan dikolaborasikan dengan Pemerintah Provinsi Lampung.
Kapasitas dan potensi baik dosen, mahasiswa, maupun kerja sama eksternal Unila di dalam dan luar negeri, dapat diberdayakan dalam rangka penelitian dan pengabdian bersama dengan program yang diusung pemerintah provinsi semisal kartu petani berjaya, bumdes, smart village, program pengentasan kemiskinan, stunting, dan program sosbud.
“Dalam pertemuan lalu, gubernur menginginkan adanya kerja sama Unila. Misalnya saja bagaimana kontribusi Unila membuat resep pembuatan jalan yang awet dan tidak mudah rusak dalam jangka panjang,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan, Unila memiliki beberapa anggaran yang sudah dipersiapkan untuk memastikan kolaborasi program ini berjalan lancar. Sebagai contoh, pendanaan salah satu program Kemendikbudristek yakni Praktisi Mengajar, telah disediakan langsung pihak kementerian.
Contoh lainnya, yaitu program Matching Fund yang diprioritaskan untuk kolaborasi kegiatan berkaitan dengan pencapaian delapan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi.
“Kami harap pemprov dapat turut serta menjadi bagian praktisi mengajar, karena yang sangat mengetahui tentang program kartu petani berjaya dan lainnya, tentu saja pemprov,” ungkapnya.
Salah satu peranan fungsional pemprov dalam praktisi mengajar, dapat direalisasikan dengan menjadi pendamping para mahasiswa saat turun lapang. Tidak hanya itu, pendamping ini juga akan diberikan hak memiliki Nomor Induk Dosen Kontrak (NIDK) sesuai peraturan dari kementerian.
Pada momentum itu pula, Suharso menyampaikan pesan Plt. Rektor Unila tentang penguatan sumber daya manusia di Program Studi Bahasa Lampung yang diperoleh dari tenaga pendidik dari pemerintah daerah.
Unila telah bekerja sama dengan pemerintah di daerah untuk mempersiapkan perpindahan tenaga pendidik guna memperkuat hal tersebut.
Menanggapi hal itu, Evie Fatmawaty mengatakan, Pemerintah Provinsi Lampung memiliki beberapa program yang telah dipersiapkan. Namun, ia menyadari terdapat keterbatasan sumber daya manusia pada level pemerintahan kabupaten/kota.
Dengan banyaknya jaringan yang dimiliki pemerintah, tentu saja perlu kehadiran institusi Unila yang diharapkan mampu mendukung program pemerintah tersebut.
“Hal ini adalah gayung bersambut. Harus ada take and give antara Unila dan Pemerintah Provinsi Lampung. Dengan adanya mahasiswa misalnya, tentu saja dapat memberi masukan kepada pemerintah bagaimana upaya yang ideal ke depan,” urainya.
Lebih lanjut Evie menggambarkan, saat pemerintah turun lapang ke tengah masyarakat ternyata terdapat keragaman tertentu mengenai kondisi di daerah. Beda daerah, beda juga caranya. Semisal Lampung Barat, tentu beda juga caranya di Tulangbawang dan kotamadya.
Usai kegiatan ini, kedua belah pihak mengagendakan pertemuan lanjutan sebagai penajaman dan rencana aksi kolaborasi kerja sama. [Humas/Riky]