Jakarta (Lampost.co) – Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI)., Eddy Soeparno memberikan apresiasi terhadap 100 hari kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ia menilai berhasil menjawab keraguan berbagai pihak dengan capaian, keberanian, dan keberhasilan.
“Rasanya tidak terlalu dini untuk menilai. Presiden Prabowo langsung melakukan berbagai terobosan dalam berbagai kebijakan. Mulai dari bergabung dengan BRICS dalam merespons dinamika geopolitik. Hingga melaksanakan janji kampanye dengan memulai program Makan Bergizi Gratis (MBG),” kata Eddy, Minggu, 19 Januari 2025.
Lalu ia menyebut awalnya banyak yang meragukan mengenai jumlah kementerian yang terlalu banyak. Namun Presiden Prabowo justru membuktikan berhasil melakukan konsolidasi kebijakan dan anggaran dalam waktu kurang dari 3 bulan. “Momentum dan gerak cepat ini yang semoga terjaga pada waktu selanjutnya,” ujar Eddy.
Kemudian Doktor Ilmu Politik FISIP UI ini juga memberikan apresiasi terhadap program-program ekonomi Presiden Prabowo. Terlebih yang memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk rakyat yang tidak mampu.
“Kebijakan ekonomi Prabowo memastikan No one is left behind atau tidak ada yang tertinggalkan. Kebijakan seperti penghapusan utang UMKM dan nelayan, paket stimulus bansos 38 triliun. Hingga membatalkan kenaikan PPN 12 persen. Ini adalah bukti bahwa prioritas Presiden Prabowo adalah membantu rakyat kecil bebas dari kemiskinan,” lanjutnya.
Kemudian ia juga menyebut kebijakan Makan Bergizi Gratis bukan sekedar melaksanakan janji kampanye. Tapi merupakan komitmen Presiden Prabowo mempersiapkan generasi emas Indonesia. Ini untuk menyambut bonus demografi 2045.
Kualitas
Lalu Eddy juga menyampaikan, Presiden berhasil menjawab keraguan beberapa pihak mengenai kualitas demokrasi dan kebebasan berekspresi. Presiden menjawab berbagai keraguan itu dengan mendengarkan aspirasi masyarakat yang tersampaikan. Baik melalui demonstrasi maupun protes media sosial.
Alih-alih memberangus, kata Eddy, Presiden justru mendengar dan mengeluarkan kebijakan yang mengakomodasi berbagai aspirasi tersebut. Bukti yang terbaru adalah PPN 12 Persen yang oleh Presiden Prabowo diputuskan hanya untuk barang mewah saja. “Tidak ada yang terangkap, tidak ada demonstrasi yang terberangus. Semua kritik dan masukan didengarkan,” tuturnya.
Salah satu harapan Eddy ke depan untuk pemerintahan Prabowo adalah akselerasi transisi energi. Dengan meningkatkan secara signifikan bauran energi terbarukan. Eddy meyakini, akselerasi transisi energi ini sejalan dengan target ketahanan energi yang tercanangkan Presiden Prabowo.
Kemudian salah satu Quick Wins yang bisa tercapai pemerintahan Prabowo adalah mengesahkan RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET). Ini yang sudah memasuki tahap akhir pembahasan DPR RI. Pengesahan RUU ini akan menjadi dasar hukum yang kuat. Untuk pengembangan energi terbarukan dan meningkatkan bauran energi terbarukan secara signifikan.
“Pengembangan energi terbarukan menjadi salah satu kebijakan mencegah dampak krisis iklim Indonesia. Selain itu pengembangan energi terbarukan juga sejalan dengan target ketahanan energi Presiden Prabowo. Potensi energi Surya, Angin dan Geothermal bisa mensubstitusi ketergantungan pada impor gas dan minyak mentah,” tutupnya.
