Bandar Lampung (Lampost.co) – Sejumlah anggota partai politik (parpol) pendukung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka (Prabowo.-Gibran) menjadi Komisaris perusahaan-perusahan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Hal itu sebagai bagian dari transisi.
.
“Jadi wajar saja apa-apa yang berhubungan dengan pemerintah itu ada transisi yang enak gitu loh.,” kata Staf Khusus Kementerian BUMN Arya Sinulingga, Rabu, 24 Juli 2024.
.
Kemudian Arya menyampaikan BUMN merupakan perusahaan milik negara. Sehingga semua yang berkaitan dengan pemerintahan pasti mempengaruhi perusahaan pelat merah juga.
.
Selanjutnya, Arya menegaskan bahwa penunjukan komisaris dari anggota parpol baru terjadi pada akhir kepemimpinan Menteri BUMN Erick Thohir. Sebab, ada keinginan kesinambungan dalam pemerintahan.
.
Menurutnya, belum pernah terjadi kesinambungan pemerintahan sejak rezim Presiden Soekarno. Hal itu baru terlaksana pada rezim Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada Prabowo.
.
“Jadi kalau ditanya, kok sekarang? Karena baru kali ini berkesinambungan pemerintahnya. Belum pernah terjadi kesinambungan yang selancar ini sepanjang Indonesia Merdeka,” imbuhnya.
.
Kemudian ia menambahkan kinerja para anggota parpol yang menjadi komisaris tersebut tidak perlu teragukan lagi. Masing-masing memiliki pengalaman dan sejauh ini BUMN memiliki kinerja yang baik.
.
Apalagi sebagai perusahaan milik negara, BUMN tidak pernah terlepas dari proses politik. Perubahan dinamika politik yang terjadi akan mempengaruhi perusahaan pelat merah juga. Sehingga kinerja BUMN terus membaik dan orang-orang yang terpilih memiliki kapasitas yang mumpuni tentu akan berdampak positif.
.
“Bahwa yang namanya BUMN nggak pernah terlepas dari politik. Kenapa? Pertama ketika BUMN mau merger, lapor kemana ke DPR. Kalau swasta lapor ke DPR kan gak. Mau bikin holding kemana? Ke DPR. Ia mau IP kemana? Ke DPR. Mau nambah modal kemana? Ke DPR. Swasta ada kayak gini? Nggak ada. Dan itu adalah politik,” katanya.
