Jakarta (Lampost.co) — Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyetujui agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Kementerian Negara untuk segera dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI. Ketua Baleg DPR RI Wihadi Wiyanto mengatakan pihaknya telah menerima daftar inventarisasi masalah (DIM) dari pemerintah terkait RUU tersebut.
RUU Kementerian Negara sendiri merupakan usul inisiatif dari DPR RI. Adapun pemerintah yang hadir dalam rapat tersebut yaitu Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas, dan Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas.
“RUU tersebut dapat masuk dalam tahap pembicaraan tingkat II dalam Rapat Paripurna terdekat, untuk dapat disetujui sebagai undang-undang. Apakah dapat disetujui?” kata Wihadi, pada Rapat Panja Baleg, dikutip dari YouTube Badan Legislasi DPR RI, hari ini.
Baca juga: Pertanyakan RUU Perubahan Jumlah Kementerian, Legislator PDIP: Aneh Sekali
Menurut Wihadi, DIM yang telah diterima dari pemerintah berjumlah 30 DIM, terdiri dari DIM tetap sebanyak 23 DIM, perubahan substansi sebanyak 4 DIM, perubahan redaksional sebanyak 3 DIM.
Dengan begitu, menurut dia rapat Panitia Kerja (Panja) RUU Kementerian Negara langsung digelar setelah rapat kerja penjelasan pengantar RUU selesai. Badan Legislasi pun telah menerima daftar nama-nama anggota panitia kerja. “Kami menawarkan untuk DIM yang bersifat tetap untuk langsung disetujui dalam rapat kerja ini, dan untuk DIM lainnya langsung dibahas oleh panitia kerja, setuju ya?,” kata Wihadi.
Wakil Ketua Baleg DPR RI Willy Aditya mengatakan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 itu diperlukan karena sistem negara di Indonesia adalah sistem presidensial.
Presiden, kata willy, butuh dukungan para menteri untuk menjalankan pemerintahan. Namun jumlah menteri saar ini dibatasi maksimal sebanyak 34. Maka ini yang perlu disesuaikan. Sebab, kabinet yang akan dibentuk Presiden pada periode yang akan datang memerlukan postur yang relevan dengan tantangan global untuk memasuki Indonesia Maju.
