Deprecated: substr(): Passing null to parameter #2 ($offset) of type int is deprecated in /home/u665394769/domains/lampost.co/public_html/wp-content/themes/jnews/lib/theme-helper.php on line 788
Deprecated: substr(): Passing null to parameter #2 ($offset) of type int is deprecated in /home/u665394769/domains/lampost.co/public_html/wp-content/themes/jnews/lib/theme-helper.php on line 788
Deprecated: substr(): Passing null to parameter #2 ($offset) of type int is deprecated in /home/u665394769/domains/lampost.co/public_html/wp-content/themes/jnews/lib/theme-helper.php on line 788
Deprecated: substr(): Passing null to parameter #2 ($offset) of type int is deprecated in /home/u665394769/domains/lampost.co/public_html/wp-content/themes/jnews/lib/theme-helper.php on line 788
Deprecated: substr(): Passing null to parameter #2 ($offset) of type int is deprecated in /home/u665394769/domains/lampost.co/public_html/wp-content/themes/jnews/lib/theme-helper.php on line 788
“Pending dulu, agar tidak menjadi komoditas bagi aktor-aktor politik. Misalkan janji bagi pendukung kada tertentu jadi CASN,” ujar Ketua Ombudsman Mokhammad Najih dalam rakor Pelaksanaan Seleksi CASN 2024, di kantornya, Kamis, 2 Mei 2024.
“Itu menjadi catatan Bawaslu untuk meningkatkan kualitas pengawasannya. Jelang pemilihan kepala daerah akan kita lalui, sudah banyak keputusan perlu ada upaya maksimal agar kualitas ASN terjaga,” jelas dia.
Selain itu, Najih juga mengingatkan bahwa isu pelayanan publik merupakan mandat konstitusi.
“Pelayan publik tidak boleh melakukan maladministrasi, tidak netral, apalagi terlibat dalam kegiatan politik,” ujarnya.
“Pending dulu, agar tidak menjadi komoditas bagi aktor-aktor politik. Misalkan janji bagi pendukung kada tertentu jadi CASN,” ujar Ketua Ombudsman Mokhammad Najih dalam rakor Pelaksanaan Seleksi CASN 2024, di kantornya, Kamis, 2 Mei 2024.
“Itu menjadi catatan Bawaslu untuk meningkatkan kualitas pengawasannya. Jelang pemilihan kepala daerah akan kita lalui, sudah banyak keputusan perlu ada upaya maksimal agar kualitas ASN terjaga,” jelas dia.
Selain itu, Najih juga mengingatkan bahwa isu pelayanan publik merupakan mandat konstitusi.
“Pelayan publik tidak boleh melakukan maladministrasi, tidak netral, apalagi terlibat dalam kegiatan politik,” ujarnya.
“Pending dulu, agar tidak menjadi komoditas bagi aktor-aktor politik. Misalkan janji bagi pendukung kada tertentu jadi CASN,” ujar Ketua Ombudsman Mokhammad Najih dalam rakor Pelaksanaan Seleksi CASN 2024, di kantornya, Kamis, 2 Mei 2024.
“Itu menjadi catatan Bawaslu untuk meningkatkan kualitas pengawasannya. Jelang pemilihan kepala daerah akan kita lalui, sudah banyak keputusan perlu ada upaya maksimal agar kualitas ASN terjaga,” jelas dia.
Selain itu, Najih juga mengingatkan bahwa isu pelayanan publik merupakan mandat konstitusi.
“Pelayan publik tidak boleh melakukan maladministrasi, tidak netral, apalagi terlibat dalam kegiatan politik,” ujarnya.
“Pending dulu, agar tidak menjadi komoditas bagi aktor-aktor politik. Misalkan janji bagi pendukung kada tertentu jadi CASN,” ujar Ketua Ombudsman Mokhammad Najih dalam rakor Pelaksanaan Seleksi CASN 2024, di kantornya, Kamis, 2 Mei 2024.
“Itu menjadi catatan Bawaslu untuk meningkatkan kualitas pengawasannya. Jelang pemilihan kepala daerah akan kita lalui, sudah banyak keputusan perlu ada upaya maksimal agar kualitas ASN terjaga,” jelas dia.
Selain itu, Najih juga mengingatkan bahwa isu pelayanan publik merupakan mandat konstitusi.
“Pelayan publik tidak boleh melakukan maladministrasi, tidak netral, apalagi terlibat dalam kegiatan politik,” ujarnya.
“Pending dulu, agar tidak menjadi komoditas bagi aktor-aktor politik. Misalkan janji bagi pendukung kada tertentu jadi CASN,” ujar Ketua Ombudsman Mokhammad Najih dalam rakor Pelaksanaan Seleksi CASN 2024, di kantornya, Kamis, 2 Mei 2024.
“Itu menjadi catatan Bawaslu untuk meningkatkan kualitas pengawasannya. Jelang pemilihan kepala daerah akan kita lalui, sudah banyak keputusan perlu ada upaya maksimal agar kualitas ASN terjaga,” jelas dia.
Selain itu, Najih juga mengingatkan bahwa isu pelayanan publik merupakan mandat konstitusi.
“Pelayan publik tidak boleh melakukan maladministrasi, tidak netral, apalagi terlibat dalam kegiatan politik,” ujarnya.
“Pending dulu, agar tidak menjadi komoditas bagi aktor-aktor politik. Misalkan janji bagi pendukung kada tertentu jadi CASN,” ujar Ketua Ombudsman Mokhammad Najih dalam rakor Pelaksanaan Seleksi CASN 2024, di kantornya, Kamis, 2 Mei 2024.
“Itu menjadi catatan Bawaslu untuk meningkatkan kualitas pengawasannya. Jelang pemilihan kepala daerah akan kita lalui, sudah banyak keputusan perlu ada upaya maksimal agar kualitas ASN terjaga,” jelas dia.
Selain itu, Najih juga mengingatkan bahwa isu pelayanan publik merupakan mandat konstitusi.
“Pelayan publik tidak boleh melakukan maladministrasi, tidak netral, apalagi terlibat dalam kegiatan politik,” ujarnya.
“Pending dulu, agar tidak menjadi komoditas bagi aktor-aktor politik. Misalkan janji bagi pendukung kada tertentu jadi CASN,” ujar Ketua Ombudsman Mokhammad Najih dalam rakor Pelaksanaan Seleksi CASN 2024, di kantornya, Kamis, 2 Mei 2024.
“Itu menjadi catatan Bawaslu untuk meningkatkan kualitas pengawasannya. Jelang pemilihan kepala daerah akan kita lalui, sudah banyak keputusan perlu ada upaya maksimal agar kualitas ASN terjaga,” jelas dia.
Selain itu, Najih juga mengingatkan bahwa isu pelayanan publik merupakan mandat konstitusi.
“Pelayan publik tidak boleh melakukan maladministrasi, tidak netral, apalagi terlibat dalam kegiatan politik,” ujarnya.
“Pending dulu, agar tidak menjadi komoditas bagi aktor-aktor politik. Misalkan janji bagi pendukung kada tertentu jadi CASN,” ujar Ketua Ombudsman Mokhammad Najih dalam rakor Pelaksanaan Seleksi CASN 2024, di kantornya, Kamis, 2 Mei 2024.
“Itu menjadi catatan Bawaslu untuk meningkatkan kualitas pengawasannya. Jelang pemilihan kepala daerah akan kita lalui, sudah banyak keputusan perlu ada upaya maksimal agar kualitas ASN terjaga,” jelas dia.
Selain itu, Najih juga mengingatkan bahwa isu pelayanan publik merupakan mandat konstitusi.
“Pelayan publik tidak boleh melakukan maladministrasi, tidak netral, apalagi terlibat dalam kegiatan politik,” ujarnya.
“Pending dulu, agar tidak menjadi komoditas bagi aktor-aktor politik. Misalkan janji bagi pendukung kada tertentu jadi CASN,” ujar Ketua Ombudsman Mokhammad Najih dalam rakor Pelaksanaan Seleksi CASN 2024, di kantornya, Kamis, 2 Mei 2024.
“Itu menjadi catatan Bawaslu untuk meningkatkan kualitas pengawasannya. Jelang pemilihan kepala daerah akan kita lalui, sudah banyak keputusan perlu ada upaya maksimal agar kualitas ASN terjaga,” jelas dia.
Selain itu, Najih juga mengingatkan bahwa isu pelayanan publik merupakan mandat konstitusi.
“Pelayan publik tidak boleh melakukan maladministrasi, tidak netral, apalagi terlibat dalam kegiatan politik,” ujarnya.
“Pending dulu, agar tidak menjadi komoditas bagi aktor-aktor politik. Misalkan janji bagi pendukung kada tertentu jadi CASN,” ujar Ketua Ombudsman Mokhammad Najih dalam rakor Pelaksanaan Seleksi CASN 2024, di kantornya, Kamis, 2 Mei 2024.
“Itu menjadi catatan Bawaslu untuk meningkatkan kualitas pengawasannya. Jelang pemilihan kepala daerah akan kita lalui, sudah banyak keputusan perlu ada upaya maksimal agar kualitas ASN terjaga,” jelas dia.
Selain itu, Najih juga mengingatkan bahwa isu pelayanan publik merupakan mandat konstitusi.
“Pelayan publik tidak boleh melakukan maladministrasi, tidak netral, apalagi terlibat dalam kegiatan politik,” ujarnya.
“Pending dulu, agar tidak menjadi komoditas bagi aktor-aktor politik. Misalkan janji bagi pendukung kada tertentu jadi CASN,” ujar Ketua Ombudsman Mokhammad Najih dalam rakor Pelaksanaan Seleksi CASN 2024, di kantornya, Kamis, 2 Mei 2024.
“Itu menjadi catatan Bawaslu untuk meningkatkan kualitas pengawasannya. Jelang pemilihan kepala daerah akan kita lalui, sudah banyak keputusan perlu ada upaya maksimal agar kualitas ASN terjaga,” jelas dia.
Selain itu, Najih juga mengingatkan bahwa isu pelayanan publik merupakan mandat konstitusi.
“Pelayan publik tidak boleh melakukan maladministrasi, tidak netral, apalagi terlibat dalam kegiatan politik,” ujarnya.
“Pending dulu, agar tidak menjadi komoditas bagi aktor-aktor politik. Misalkan janji bagi pendukung kada tertentu jadi CASN,” ujar Ketua Ombudsman Mokhammad Najih dalam rakor Pelaksanaan Seleksi CASN 2024, di kantornya, Kamis, 2 Mei 2024.
“Itu menjadi catatan Bawaslu untuk meningkatkan kualitas pengawasannya. Jelang pemilihan kepala daerah akan kita lalui, sudah banyak keputusan perlu ada upaya maksimal agar kualitas ASN terjaga,” jelas dia.
Selain itu, Najih juga mengingatkan bahwa isu pelayanan publik merupakan mandat konstitusi.
“Pelayan publik tidak boleh melakukan maladministrasi, tidak netral, apalagi terlibat dalam kegiatan politik,” ujarnya.
“Pending dulu, agar tidak menjadi komoditas bagi aktor-aktor politik. Misalkan janji bagi pendukung kada tertentu jadi CASN,” ujar Ketua Ombudsman Mokhammad Najih dalam rakor Pelaksanaan Seleksi CASN 2024, di kantornya, Kamis, 2 Mei 2024.
“Itu menjadi catatan Bawaslu untuk meningkatkan kualitas pengawasannya. Jelang pemilihan kepala daerah akan kita lalui, sudah banyak keputusan perlu ada upaya maksimal agar kualitas ASN terjaga,” jelas dia.
Selain itu, Najih juga mengingatkan bahwa isu pelayanan publik merupakan mandat konstitusi.
“Pelayan publik tidak boleh melakukan maladministrasi, tidak netral, apalagi terlibat dalam kegiatan politik,” ujarnya.
“Pending dulu, agar tidak menjadi komoditas bagi aktor-aktor politik. Misalkan janji bagi pendukung kada tertentu jadi CASN,” ujar Ketua Ombudsman Mokhammad Najih dalam rakor Pelaksanaan Seleksi CASN 2024, di kantornya, Kamis, 2 Mei 2024.
“Itu menjadi catatan Bawaslu untuk meningkatkan kualitas pengawasannya. Jelang pemilihan kepala daerah akan kita lalui, sudah banyak keputusan perlu ada upaya maksimal agar kualitas ASN terjaga,” jelas dia.
Selain itu, Najih juga mengingatkan bahwa isu pelayanan publik merupakan mandat konstitusi.
“Pelayan publik tidak boleh melakukan maladministrasi, tidak netral, apalagi terlibat dalam kegiatan politik,” ujarnya.
“Pending dulu, agar tidak menjadi komoditas bagi aktor-aktor politik. Misalkan janji bagi pendukung kada tertentu jadi CASN,” ujar Ketua Ombudsman Mokhammad Najih dalam rakor Pelaksanaan Seleksi CASN 2024, di kantornya, Kamis, 2 Mei 2024.
“Itu menjadi catatan Bawaslu untuk meningkatkan kualitas pengawasannya. Jelang pemilihan kepala daerah akan kita lalui, sudah banyak keputusan perlu ada upaya maksimal agar kualitas ASN terjaga,” jelas dia.
Selain itu, Najih juga mengingatkan bahwa isu pelayanan publik merupakan mandat konstitusi.
“Pelayan publik tidak boleh melakukan maladministrasi, tidak netral, apalagi terlibat dalam kegiatan politik,” ujarnya.
“Pending dulu, agar tidak menjadi komoditas bagi aktor-aktor politik. Misalkan janji bagi pendukung kada tertentu jadi CASN,” ujar Ketua Ombudsman Mokhammad Najih dalam rakor Pelaksanaan Seleksi CASN 2024, di kantornya, Kamis, 2 Mei 2024.
“Itu menjadi catatan Bawaslu untuk meningkatkan kualitas pengawasannya. Jelang pemilihan kepala daerah akan kita lalui, sudah banyak keputusan perlu ada upaya maksimal agar kualitas ASN terjaga,” jelas dia.
Selain itu, Najih juga mengingatkan bahwa isu pelayanan publik merupakan mandat konstitusi.
“Pelayan publik tidak boleh melakukan maladministrasi, tidak netral, apalagi terlibat dalam kegiatan politik,” ujarnya.
“Pending dulu, agar tidak menjadi komoditas bagi aktor-aktor politik. Misalkan janji bagi pendukung kada tertentu jadi CASN,” ujar Ketua Ombudsman Mokhammad Najih dalam rakor Pelaksanaan Seleksi CASN 2024, di kantornya, Kamis, 2 Mei 2024.
“Itu menjadi catatan Bawaslu untuk meningkatkan kualitas pengawasannya. Jelang pemilihan kepala daerah akan kita lalui, sudah banyak keputusan perlu ada upaya maksimal agar kualitas ASN terjaga,” jelas dia.
Selain itu, Najih juga mengingatkan bahwa isu pelayanan publik merupakan mandat konstitusi.
“Pelayan publik tidak boleh melakukan maladministrasi, tidak netral, apalagi terlibat dalam kegiatan politik,” ujarnya.
“Pending dulu, agar tidak menjadi komoditas bagi aktor-aktor politik. Misalkan janji bagi pendukung kada tertentu jadi CASN,” ujar Ketua Ombudsman Mokhammad Najih dalam rakor Pelaksanaan Seleksi CASN 2024, di kantornya, Kamis, 2 Mei 2024.
“Itu menjadi catatan Bawaslu untuk meningkatkan kualitas pengawasannya. Jelang pemilihan kepala daerah akan kita lalui, sudah banyak keputusan perlu ada upaya maksimal agar kualitas ASN terjaga,” jelas dia.
Selain itu, Najih juga mengingatkan bahwa isu pelayanan publik merupakan mandat konstitusi.
“Pelayan publik tidak boleh melakukan maladministrasi, tidak netral, apalagi terlibat dalam kegiatan politik,” ujarnya.
“Pending dulu, agar tidak menjadi komoditas bagi aktor-aktor politik. Misalkan janji bagi pendukung kada tertentu jadi CASN,” ujar Ketua Ombudsman Mokhammad Najih dalam rakor Pelaksanaan Seleksi CASN 2024, di kantornya, Kamis, 2 Mei 2024.
“Itu menjadi catatan Bawaslu untuk meningkatkan kualitas pengawasannya. Jelang pemilihan kepala daerah akan kita lalui, sudah banyak keputusan perlu ada upaya maksimal agar kualitas ASN terjaga,” jelas dia.
Selain itu, Najih juga mengingatkan bahwa isu pelayanan publik merupakan mandat konstitusi.
“Pelayan publik tidak boleh melakukan maladministrasi, tidak netral, apalagi terlibat dalam kegiatan politik,” ujarnya.
“Pending dulu, agar tidak menjadi komoditas bagi aktor-aktor politik. Misalkan janji bagi pendukung kada tertentu jadi CASN,” ujar Ketua Ombudsman Mokhammad Najih dalam rakor Pelaksanaan Seleksi CASN 2024, di kantornya, Kamis, 2 Mei 2024.
“Itu menjadi catatan Bawaslu untuk meningkatkan kualitas pengawasannya. Jelang pemilihan kepala daerah akan kita lalui, sudah banyak keputusan perlu ada upaya maksimal agar kualitas ASN terjaga,” jelas dia.
Selain itu, Najih juga mengingatkan bahwa isu pelayanan publik merupakan mandat konstitusi.
“Pelayan publik tidak boleh melakukan maladministrasi, tidak netral, apalagi terlibat dalam kegiatan politik,” ujarnya.
“Pending dulu, agar tidak menjadi komoditas bagi aktor-aktor politik. Misalkan janji bagi pendukung kada tertentu jadi CASN,” ujar Ketua Ombudsman Mokhammad Najih dalam rakor Pelaksanaan Seleksi CASN 2024, di kantornya, Kamis, 2 Mei 2024.
“Itu menjadi catatan Bawaslu untuk meningkatkan kualitas pengawasannya. Jelang pemilihan kepala daerah akan kita lalui, sudah banyak keputusan perlu ada upaya maksimal agar kualitas ASN terjaga,” jelas dia.
Selain itu, Najih juga mengingatkan bahwa isu pelayanan publik merupakan mandat konstitusi.
“Pelayan publik tidak boleh melakukan maladministrasi, tidak netral, apalagi terlibat dalam kegiatan politik,” ujarnya.
“Pending dulu, agar tidak menjadi komoditas bagi aktor-aktor politik. Misalkan janji bagi pendukung kada tertentu jadi CASN,” ujar Ketua Ombudsman Mokhammad Najih dalam rakor Pelaksanaan Seleksi CASN 2024, di kantornya, Kamis, 2 Mei 2024.
“Itu menjadi catatan Bawaslu untuk meningkatkan kualitas pengawasannya. Jelang pemilihan kepala daerah akan kita lalui, sudah banyak keputusan perlu ada upaya maksimal agar kualitas ASN terjaga,” jelas dia.
Selain itu, Najih juga mengingatkan bahwa isu pelayanan publik merupakan mandat konstitusi.
“Pelayan publik tidak boleh melakukan maladministrasi, tidak netral, apalagi terlibat dalam kegiatan politik,” ujarnya.
“Pending dulu, agar tidak menjadi komoditas bagi aktor-aktor politik. Misalkan janji bagi pendukung kada tertentu jadi CASN,” ujar Ketua Ombudsman Mokhammad Najih dalam rakor Pelaksanaan Seleksi CASN 2024, di kantornya, Kamis, 2 Mei 2024.
“Itu menjadi catatan Bawaslu untuk meningkatkan kualitas pengawasannya. Jelang pemilihan kepala daerah akan kita lalui, sudah banyak keputusan perlu ada upaya maksimal agar kualitas ASN terjaga,” jelas dia.
Selain itu, Najih juga mengingatkan bahwa isu pelayanan publik merupakan mandat konstitusi.
“Pelayan publik tidak boleh melakukan maladministrasi, tidak netral, apalagi terlibat dalam kegiatan politik,” ujarnya.
“Pending dulu, agar tidak menjadi komoditas bagi aktor-aktor politik. Misalkan janji bagi pendukung kada tertentu jadi CASN,” ujar Ketua Ombudsman Mokhammad Najih dalam rakor Pelaksanaan Seleksi CASN 2024, di kantornya, Kamis, 2 Mei 2024.
“Itu menjadi catatan Bawaslu untuk meningkatkan kualitas pengawasannya. Jelang pemilihan kepala daerah akan kita lalui, sudah banyak keputusan perlu ada upaya maksimal agar kualitas ASN terjaga,” jelas dia.
Selain itu, Najih juga mengingatkan bahwa isu pelayanan publik merupakan mandat konstitusi.
“Pelayan publik tidak boleh melakukan maladministrasi, tidak netral, apalagi terlibat dalam kegiatan politik,” ujarnya.
“Pending dulu, agar tidak menjadi komoditas bagi aktor-aktor politik. Misalkan janji bagi pendukung kada tertentu jadi CASN,” ujar Ketua Ombudsman Mokhammad Najih dalam rakor Pelaksanaan Seleksi CASN 2024, di kantornya, Kamis, 2 Mei 2024.
“Itu menjadi catatan Bawaslu untuk meningkatkan kualitas pengawasannya. Jelang pemilihan kepala daerah akan kita lalui, sudah banyak keputusan perlu ada upaya maksimal agar kualitas ASN terjaga,” jelas dia.
Selain itu, Najih juga mengingatkan bahwa isu pelayanan publik merupakan mandat konstitusi.
“Pelayan publik tidak boleh melakukan maladministrasi, tidak netral, apalagi terlibat dalam kegiatan politik,” ujarnya.
“Pending dulu, agar tidak menjadi komoditas bagi aktor-aktor politik. Misalkan janji bagi pendukung kada tertentu jadi CASN,” ujar Ketua Ombudsman Mokhammad Najih dalam rakor Pelaksanaan Seleksi CASN 2024, di kantornya, Kamis, 2 Mei 2024.
“Itu menjadi catatan Bawaslu untuk meningkatkan kualitas pengawasannya. Jelang pemilihan kepala daerah akan kita lalui, sudah banyak keputusan perlu ada upaya maksimal agar kualitas ASN terjaga,” jelas dia.
Selain itu, Najih juga mengingatkan bahwa isu pelayanan publik merupakan mandat konstitusi.
“Pelayan publik tidak boleh melakukan maladministrasi, tidak netral, apalagi terlibat dalam kegiatan politik,” ujarnya.
“Pending dulu, agar tidak menjadi komoditas bagi aktor-aktor politik. Misalkan janji bagi pendukung kada tertentu jadi CASN,” ujar Ketua Ombudsman Mokhammad Najih dalam rakor Pelaksanaan Seleksi CASN 2024, di kantornya, Kamis, 2 Mei 2024.
“Itu menjadi catatan Bawaslu untuk meningkatkan kualitas pengawasannya. Jelang pemilihan kepala daerah akan kita lalui, sudah banyak keputusan perlu ada upaya maksimal agar kualitas ASN terjaga,” jelas dia.
Selain itu, Najih juga mengingatkan bahwa isu pelayanan publik merupakan mandat konstitusi.
“Pelayan publik tidak boleh melakukan maladministrasi, tidak netral, apalagi terlibat dalam kegiatan politik,” ujarnya.
“Pending dulu, agar tidak menjadi komoditas bagi aktor-aktor politik. Misalkan janji bagi pendukung kada tertentu jadi CASN,” ujar Ketua Ombudsman Mokhammad Najih dalam rakor Pelaksanaan Seleksi CASN 2024, di kantornya, Kamis, 2 Mei 2024.
“Itu menjadi catatan Bawaslu untuk meningkatkan kualitas pengawasannya. Jelang pemilihan kepala daerah akan kita lalui, sudah banyak keputusan perlu ada upaya maksimal agar kualitas ASN terjaga,” jelas dia.
Selain itu, Najih juga mengingatkan bahwa isu pelayanan publik merupakan mandat konstitusi.
“Pelayan publik tidak boleh melakukan maladministrasi, tidak netral, apalagi terlibat dalam kegiatan politik,” ujarnya.
“Pending dulu, agar tidak menjadi komoditas bagi aktor-aktor politik. Misalkan janji bagi pendukung kada tertentu jadi CASN,” ujar Ketua Ombudsman Mokhammad Najih dalam rakor Pelaksanaan Seleksi CASN 2024, di kantornya, Kamis, 2 Mei 2024.
“Itu menjadi catatan Bawaslu untuk meningkatkan kualitas pengawasannya. Jelang pemilihan kepala daerah akan kita lalui, sudah banyak keputusan perlu ada upaya maksimal agar kualitas ASN terjaga,” jelas dia.
Selain itu, Najih juga mengingatkan bahwa isu pelayanan publik merupakan mandat konstitusi.
“Pelayan publik tidak boleh melakukan maladministrasi, tidak netral, apalagi terlibat dalam kegiatan politik,” ujarnya.
“Pending dulu, agar tidak menjadi komoditas bagi aktor-aktor politik. Misalkan janji bagi pendukung kada tertentu jadi CASN,” ujar Ketua Ombudsman Mokhammad Najih dalam rakor Pelaksanaan Seleksi CASN 2024, di kantornya, Kamis, 2 Mei 2024.
“Itu menjadi catatan Bawaslu untuk meningkatkan kualitas pengawasannya. Jelang pemilihan kepala daerah akan kita lalui, sudah banyak keputusan perlu ada upaya maksimal agar kualitas ASN terjaga,” jelas dia.
Selain itu, Najih juga mengingatkan bahwa isu pelayanan publik merupakan mandat konstitusi.
“Pelayan publik tidak boleh melakukan maladministrasi, tidak netral, apalagi terlibat dalam kegiatan politik,” ujarnya.
“Pending dulu, agar tidak menjadi komoditas bagi aktor-aktor politik. Misalkan janji bagi pendukung kada tertentu jadi CASN,” ujar Ketua Ombudsman Mokhammad Najih dalam rakor Pelaksanaan Seleksi CASN 2024, di kantornya, Kamis, 2 Mei 2024.
“Itu menjadi catatan Bawaslu untuk meningkatkan kualitas pengawasannya. Jelang pemilihan kepala daerah akan kita lalui, sudah banyak keputusan perlu ada upaya maksimal agar kualitas ASN terjaga,” jelas dia.
Selain itu, Najih juga mengingatkan bahwa isu pelayanan publik merupakan mandat konstitusi.
“Pelayan publik tidak boleh melakukan maladministrasi, tidak netral, apalagi terlibat dalam kegiatan politik,” ujarnya.
“Pending dulu, agar tidak menjadi komoditas bagi aktor-aktor politik. Misalkan janji bagi pendukung kada tertentu jadi CASN,” ujar Ketua Ombudsman Mokhammad Najih dalam rakor Pelaksanaan Seleksi CASN 2024, di kantornya, Kamis, 2 Mei 2024.
“Itu menjadi catatan Bawaslu untuk meningkatkan kualitas pengawasannya. Jelang pemilihan kepala daerah akan kita lalui, sudah banyak keputusan perlu ada upaya maksimal agar kualitas ASN terjaga,” jelas dia.
Selain itu, Najih juga mengingatkan bahwa isu pelayanan publik merupakan mandat konstitusi.
“Pelayan publik tidak boleh melakukan maladministrasi, tidak netral, apalagi terlibat dalam kegiatan politik,” ujarnya.