Jakarta (Lampost.co): Wakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Dave Laksono menilai wajar ketika Presiden Prabowo Subianto akan mengevaluasi para menteri Kabinet Merah Putih setelah enam bulan bekerja.
Dave menilai Prabowo memiliki hak prerogatif untuk menilai dan mengevaluasi para menterinya. Jika menteri tersebut tidak menunjukkan kinerja yang baik dan tidak sesuai arahan Prabowo, pergantian pun tidak bisa terelakkan.
“Itu sudah hak prerogatif beliau dong sebagai presiden, ia kan memiliki concern. Pak Prabowo sebagai presiden, ia memiliki hak konstitusi, hak prerogatif untuk menentukan arahnya pemerintahan kita. Jadi, kalau memang, dan menteri itu adalah pembantu presiden. Kalau menterinya tidak searah dengan presiden, ya sudah sewajarnya kalau ada pergantian,” kata Dave di Jakarta, Kamis, 24 Oktober 2024.
Dave mengaku terlalu dini untuk menilai kinerja menteri dan berbicara soal reshuffle. Ia meminta semua pihak untuk mendukung para menteri dalam mewujudkan visi misi dan program kerja Presiden Prabowo.
“Tapi ini kan baru minggu pertama, jadi jangan terlebih dahulu mendalami hal tersebut. Tapi kita dukung kebijakan presiden agar benar-benar terasa nanti yang baik,” katanya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto bakal mengevaluasi jajaran menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih dalam enam bulan kepemimpinannya. Hal itu terungkap dari pernyataan sang adik, Hashim Djojohadikusumo.
“Saya sudah dengar bahwa setelah 6 bulan (usai pelantikan Oktober 2024), Maret-April tahun depan (2025), setiap menteri dan wakil menteri akan ada evaluasi,” kata Hashim dalam Dialog di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Rabu (23/10).
“So, ini kalau dalam 6 bulan pertama, ya maaf yang kurang efisien, korup, atau kurang berdaya. Mungkin lelah atau kurang tenaga, bisa ngerti kan? Akan dievaluasi. Dan dia (Prabowo) orangnya tegas, banyak yang sudah tahu,” tambahnya.
