Polandia (Lampost.co)–Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Fadli Zon, menyampaikan bahwa dugaan pemerkosaan massal yang terjadi pada Mei 1998 memerlukan bukti yang lebih akurat. Perlu pelacakan dengan cermat. Fadli Zon mengatakan itu dalam sebuah acara yang berlangsung di Polandia, saat peresmian Bali Indah Cultural Park di Strzelinko, Kota Slupsk, pada Senin, 16 Juni 2025.
Menurut Fadli, masalah terkait peristiwa-peristiwa tragis masa lalu, seperti dugaan pemerkosaan massal, harus penelusuran dengan sangat hati-hati. “Saya ingin menggarisbawahi bahwa persoalan-persoalan masa lalu itu kita harus hati-hati. Penuh kehati-hatian terkait dengan data dan bukti,” jelasnya. Menteri yang juga merupakan Wakil Ketua DPR RI ini menekankan pentingnya ketelitian dalam menangani permasalahan yang sudah berlangsung lama.
Dalam penjelasannya, Fadli Zon mengakui bahwa di masa peralihan tersebut, banyak informasi yang simpang siur. Hal ini menambah kerumitan dalam memverifikasi kebenaran dari tragedi yang terjadi, yang kemudian berpotensi menimbulkan berbagai perbedaan pendapat. Meskipun demikian, Fadli menegaskan bahwa dirinya tidak menutup mata terhadap kemungkinan terjadinya kekerasan seksual terhadap perempuan pada masa itu. Namun, istilah “massal” dalam konteks pemerkosaan, menurutnya, perlu pendalaman dan bukti yang lebih solid.
“Saya yakin terjadi kekerasan perundungan seksual terhadap perempuan, bahkan tidak hanya dulu sampai sekarang masih terjadi. Tapi, istilah massal itu mungkin yang memerlukan pendalaman, bukti yang lebih akurat, data yang lebih solid karena ini menyangkut nama baik bangsa kita,” ungkap Fadli Zon.
Mengenai laporan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) terkait pemerkosaan massal pada 13-14 Mei 1998, Fadli menekankan bahwa meskipun beberapa penyelidikan. Masih banyak hal yang perlu pendalaman. “Ketika informasinya simpang siur di situlah saya kira memerlukan pendalaman. Jadi, saya tidak menegasikan terjadinya berbagai macam bentuk kejahatan ketika itu,” tegasnya.
Data Otentik
Lebih lanjut, Fadli menyampaikan bahwa yang terpenting adalah memperoleh data-data yang lebih otentik dan sahih agar tidak menimbulkan kerugian atau dampak buruk bagi bangsa Indonesia. “Kami ingin data yang lebih akurat, agar tidak ada kerugian ataupun dampak buruk yang terjadi, karena belum ada fakta hukum yang jelas dari pengadilan,” pungkasnya.
Dengan begitu, Fadli Zon berharap agar penanganan kasus ini tidak terburu-buru, melainkan lebih mengedepankan bukti yang sah dan kedalaman penyelidikan yang cermat.
