Jakarta (Lampost.co): Ungkapan kebocoran penerimaan negara hingga Rp300 triliun oleh Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo disebut berasal dari setoran pajak yang belum ada pembayaran dan belum ada optimalisasi.
“Yang tidak terkumpulkan ini adalah salah satunya contohnya adalah kasus-kasus pajak yang sudah inkrah. Di mana wajib pajak sudah kalah, inkrah, kalah,” jelas Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran Drajad Wibowo, mengutip Kamis, 10 Oktober 2024.
Baca juga: Banyak Yang Menanti, Nomenklatur Kementerian Kabinet Prabowo-Gibran Diketahui Besok
“Jadi sudah tidak ada lagi peluang PK (peninjauan kembali). Mahkamah Agung sudah memutuskan selesai, halas, finish. Tapi mereka tidak bayar. Ada yang 10 tahun belum bayar, ada yang 15 tahun belum bayar,” lanjut Drajad.
Namun dia enggan membeberkan lebih lanjut apa upaya yang akan pemerintahan baru tempuh untuk mendapatkan potensi penerimaan negara tersebut. Hal yang pasti, kata Drajad, pihaknya amat menyayangkan hal itu terjadi.
“Bahkan saya sebenarnya ingin mengatakan jumlahnya sebenarnya lebih besar dari itu. Lebih besar, cuma Pak Hasim sudah menyampaikan Rp300 (triliun), kita pakai angka Rp300 (triliun),” tutur dia.
Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo yang juga adik dari presiden terpilih Prabowo Subianto mengungkapkan adanya kebocoran penerimaan negara dari sektor perkebunan sawit senilai Rp300 triliun.
Data tersebut ia peroleh dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Kebocoran itu, kata Hashim, muncul karena pengusaha sawit ilegal menguasai jutaan hektare lahan sawit di Indonesia.
Ikuti terus berita dan artikel Lampost.co lainnya di Google News
Sumber: MetroTV News