Jakarta (Lampost.co)– Implementasi government technology (GovTech) dalam jangka pendek akan fokus pada 9 layanan prioritas terpadu.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengatakan pihaknya siap berkonsolidasi untuk melakukan integrasi layanan-layanan prioritas.
Hal itu disampaikan Azwar Anas dalam laporannya pada acara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2024 dan Peluncuran “GovTech” Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Senin, 27 Mei 2024.
“Dalam jangka pendek GovTech mengembangkan sembilan layanan prioritas secara terpadu, dan berkonsolidasi dengan BPN, BPJS Kesehatan, dan Ketenagakerjaan,” tutur Azwar.
GovTech merupakan tim digital pemerintah yang akan mengintegrasikan layanan digital nasional.
Sebelumnya, Azwar Anas pernah memaparkan sembilan layanan prioritas GovTech untuk jangka pendek yakni kesehatan, pendidikan, bantuan sosial.
Kemudian, identitas digital berbasis data kependudukan, layanan Satu Data Indonesia, transaksi keuangan, integrasi portal service.
Selanjutnya, layanan aparatur negara hingga SIM daring.
“Presiden terus mengingatkan bahwa tantangan ke depan akan kompleks. Presiden mengharapkan agar pelayanan di tanah air berjalan cepat, mudah dan transparan,” ujarnya.
Azwar menyampaikan kehadiran GovTech akan menjawab harapan tersebut.
“Ke depan masyarakat hanya perlu satu login dan mengisi satu data untuk dapat mengakses berbagai layanan dalam satu portal. Login dengan data pribadi yang aman dan tanpa perlu fotokopi KTP,” jelasnya.
Dia mengatakan GovTech bukan merupakan aplikasi melainkan penyelenggaraan keterpaduan ekosistem layanan digital pemerintah.
Sebagai inisiasi tahap awal, 15 instansi siap mengintegrasikan layanan pada portal pelayanan publik dan portal administrasi pemerintahan.
“Sebanyak 15 instansi komit untuk memastikan capaian lima bulan terakhir, hingga peluncuran awal layanan terpadu triwulan ketiga tahun 2024 ini. Serta memastikan keberlanjutan di masa yang akan datang,” jelasnya.
Lebih jauh Azwar juga menyampaikan arahan Presiden tentang perlunya dilakukan terobosan-terobosan baru, untuk semakin mengoptimalkan percepatan transformasi layanan digital pemerintahan Indonesia.
