Jakarta (Lampost.co) — Ketua Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR RI, Taufik Basari, menegaskan bahwa seluruh lembaga negara wajib menjalankan kewenangannya sebagai amanah rakyat yang berlandaskan konstitusi. Pernyataan tersebut disampaikan usai Rapat Pleno Komisi Kajian Ketatanegaraan (K3) MPR RI di Gedung Nusantara IV, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, 8 Oktober 2025.
Taufik menyoroti pentingnya semua lembaga negara—termasuk Presiden, MPR, DPR, DPD, MA, MK, KY, dan BPK—menempatkan konstitusi sebagai kontrak sosial utama. Karena itu, pelaksanaan kewenangan harus merujuk secara ketat pada perintah konstitusi.
“Jika pelaksanaan kewenangan melenceng dari konstitusi, itu berarti terjadi pelanggaran. Prinsip ini harus dipegang oleh semua pihak yang menjalankan kekuasaan atas nama rakyat,” tegasnya.
Dalam rapat tersebut, hadir pula Lukman Hakim Saifuddin, Wakil Ketua MPR periode 2009–2014 sekaligus anggota Panitia Ad Hoc I saat amandemen UUD 1945 tahun 1999–2002. Diskusi fokus pada Pasal 1 Ayat 2 UUD NRI 1945, yang mengalami perubahan signifikan pasca amandemen.
Sebelumnya, pasal tersebut menyatakan kedaulatan sepenuhnya dilaksanakan oleh MPR. Namun, setelah amandemen, pasal tersebut berbunyi: “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD.”
Menurut Taufik, perubahan itu menggambarkan pergeseran dari supremasi lembaga (MPR) menjadi supremasi konstitusi. “Ini menjadi dasar utama dalam menilai pelaksanaan kewenangan lembaga negara saat ini,” jelasnya.
Tuntutan Publik
Lebih lanjut, Taufik menyinggung konteks terkini terkait aksi demonstrasi yang terjadi akhir Agustus 2025. Ia melihat aksi tersebut sebagai wujud keresahan publik atas bagaimana lembaga negara mempertanggungjawabkan amanah kedaulatan rakyat.
“Tuntutan publik ini harus disikapi dengan refleksi dan kontemplasi oleh semua lembaga negara. Mereka harus sadar bahwa kekuasaan yang dipegang bukan milik pribadi atau institusi, melainkan titipan rakyat,” katanya.
Menurutnya, momentum ini penting untuk menyadarkan para pemegang amanah agar senantiasa menjadikan konstitusi sebagai landasan utama dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kekuasaan.
Dalam kesempatan yang sama, Taufik juga mendorong penguatan fungsi MPR RI melalui optimalisasi Sidang Tahunan MPR. Ia menilai, saat ini forum tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal.
Di awal reformasi, Sidang Tahunan MPR berfungsi sebagai forum lembaga negara menyampaikan laporan kinerjanya secara langsung kepada rakyat. Namun, dalam praktiknya kini, laporan tersebut hanya diwakili oleh Presiden dan hanya disampaikan secara singkat.
“Kita ingin mengembalikan fungsi Sidang Tahunan MPR sebagai wadah semua lembaga tinggi negara melaporkan kinerjanya langsung kepada masyarakat, bukan kepada MPR. Kedudukan mereka setara, namun masyarakat berhak tahu apa yang dikerjakan oleh lembaga-lembaga itu,” jelasnya.
Usulan ini sedang digodok di Komisi Kajian Ketatanegaraan dan akan disampaikan kepada pimpinan MPR sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
