Jakarta (Lampost.co)– Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan agar kepala daerah tak memalak swasta yang tengah memulai usaha.
Sebab, swasta juga berperan meningkatkan pendapatan daerah.
“Makanya kita dorong adalah bagaimana untuk membuat menghidupkan swasta,” kata Tito dalam Rakornas Penguatan Komitmen Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam Pemberantasan Korupsi di Gedung Juang KPK, Jakarta Selatan, Senin, 8 Juli 2024.
Pemerintah harus memberikan perizinan dan kemudahan berusaha.
“Jangan palak mereka pada saat mulai berusaha,” kata Tito.
Ia juga mendorong agar swasta tidak dikenakan pajak di awal usaha, biarkan terlebih dahulu berkembang.
“Enggak tidak perlu pajak retribusi. Setelah maju kemudian baru kenai pajak,” ujar Tito.
Mantan Kapolri itu menyinggung soal kasus eks Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy. Richard terjerat kasus suap terkait pemberian izin pembangunan cabang Alfamidi di Kota Ambon.
“Jejaring minimarket sudah dipalakin dulu sekian puluh miliar dan kemudian ketangkap oleh KPK, wali kotanya,” ucap Tito.
Ia berterima kasih terhadap langkah KPK tersebut. Hal itu bisa jadi pembelajaran bagi kepala daerah lain.
“Ini kira-kira jadi pembelajaran bagi teman-teman di kepala daerah lainnya. Hidupkan swasta jangan matikan mereka,” jelas Tito.