Bandar Lampung (Lampost.co) — Sesepuh dan Mustasyar Nahdlatul Ulama Tebuireng menilai pemberhentian Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) tak sesuai aturan organisasi. Hal tersebut merupakan salah satu kesimpulan dalam Forum Sesepuh dan Mustasyar Nahdlatul Ulama Tebuireng, hari ini.
“Forum berpandangan bahwa proses pemakzulan Ketua Umum tidak sesuai dengan aturan organisasi. Hal ini telah melanggar ketentuan AD/ART,” kata Juru Bicara Forum Sesepuh Nahdaltul Ulama Jombang, KH Oing Abdul Muid, melalui keterangan tertulis, Sabtu, 6 Desember 2025.
Meski demikian, Oing mengatakan forum juga melihat adanya informasi kuat terjadinya pelanggaran atau kekeliruan serius. Ini terjadi dalam pengambilan keputusan oleh Gus Yahya sebagai Ketua Umum. Ia mengatakan pelanggaran itu perlu diklarifikasi melalui mekanisme organisasi secara menyeluruh.
Oing mengatakan forum Sesepuh dan Mustasyar Nahdlatul Ulama Tebuireng merekomendasikan rapat pleno untuk menetapkan PJ ketua umum PBNU tidak diselenggarakan sebelum seluruh prosedur dan musyawarah diselesaikan sesuai ketentuan organisasi.
“Forum Sesepuh mengajak seluruh pihak untuk menahan diri. Mereka harus menjaga ketertiban organisasi, dan menghindari langkah yang berpotensi memperbesar ketegangan. Forum menegaskan bahwa penyelesaian persoalan ini hendaknya melalui mekanisme internal NU. Ini harus tanpa melibatkan institusi atau proses eksternal, demi menjaga kewibawaan jam’iyyah dan memelihara NU sebagai aset besar bangsa,” katanya.
Pertemuan
Pertemuan berlangsung di Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, Sabtu, 6 Desember 2025. Dalam undangan yang beredar, agenda pertemuan tersebut ialah silaturahim antara Ketua Umum PBNU dengan Mustasyar PBNU. Pertemuan ini sebagai tindak lanjut dari pertemuan di Pondok Pesantren Al Falah, Ploso, Jawa Timur.
Adapun yang menandatangani undangan tersebut pengasuh Ponpes Tebuireng KH Hakim Mahfudz dan KH Umar Wahid. Turut mengundang, yakni Pengasuh Ponpes Lirboyo KH Anwar Manshur dan Pengasuh Ponpes Al Falah KH Nurul Huda Jazuli, keduanya merupakan Mustasyar PBNU.
Konflik tengah melanda internal PBNU. Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar menegaskan Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) tidak lagi menjabat sebagai ketua umum PBNU sejak 26 November 2025 pukul 00.45 WIB. Menurut Miftachul, Gus Yahya tidak lagi memiliki kewenangan maupun hak menggunakan atribut ketua umum. Hasil keputusan rapat harian Syuriyah menyebut alasan pencopotan Gus Yahya. Alasan tersebut karena terlibat jaringan Zionis dan soal tata kelolah keuangan PBNU yang mengindikasikan pelanggaran.
Namun, Gus Yahya menolak pemberhentian tersebut. Ia menilai Rais Aam PBNU tidak berwenang memberhentikan ketua umum. Ia menegaskan pemberhentian ketua umum PBNU hanya bisa melalui muktamar.
