Jakarta (Lampost.co) — Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra memastikan reformasi Polri berjalan seiring. Ia menegaskan Komite Reformasi Polri bentukan Presiden dan Tim Transformasi Reformasi Polri bentukan kapolri akan bekerja saling melengkapi, bukan bertabrakan.
Poin Penting:
-
Tim Transformasi fokus pada pembenahan internal Polri.
-
Komite Reformasi akan diumumkan pertengahan Oktober 2025.
-
Mahfud MD masuk dalam bursa nama anggota komite.
“Jangan khawatir ada tabrakan. Keduanya akan saling bantu-membantu,” ujar Yusril dalam konferensi pers di Kemenko Kumham Imipas, Jakarta, Jumat, 26 September 2025.
Fokus Tim dan Komite Reformasi Polri
Yusril juga menjelaskan Tim Transformasi Reformasi Polri akan fokus pada pembenahan internal kepolisian. Sementara itu, Komite Reformasi Polri memiliki mandat lebih luas sebagai bagian dari agenda Presiden Prabowo Subianto.
Baca juga:
“Tim Transformasi Reformasi Polri mendukung penuh Komite Reformasi Polri. Keduanya jalan bersama,” katanya.
Yusril menegaskan wacana reformasi kepolisian menjadi langkah penting. Ia menyoroti UU Polri yang sudah lama tidak direvisi serta kritik publik terhadap kinerja aparat.
Kritik Publik dan Tuntutan Perubahan
Menurut Yusril, banyak kritik mengarahkan kepada kepolisian. Sebagian tuduhan benar, sebagian lain tidak. Namun, kata dia, semua itu menjadi alasan kuat perlunya reformasi Polri secara menyeluruh.
“Saya menyambut baik reformasi kepolisian. Presiden sadar betul pentingnya pembenahan institusi hukum,” kata Yusril.
Dia juga menambahkan finalisasi Komite Reformasi Polri setelah Presiden Prabowo kembali dari lawatan luar negeri. Ia memperkirakan pengumuman resmi komite pada pertengahan Oktober 2025.
Calon Anggota Komite Reformasi Polri
Meski belum final, sejumlah nama masuk radar komite. Salah satunya mantan Menko Polhukam Mahfud M.D. Yusril mengakui intensif berkomunikasi dengan Presiden terkait formasi komite.
“Presiden juga meminta mempercepat pembentukan komite. Laporan hasilnya dalam beberapa bulan,” ujar Yusril.
Tim Transformasi Reformasi Polri
Sementara itu, Tim Transformasi Reformasi Polri sudah resmi melalui Surat Perintah Nomor Sprin/2749/IX/TUK.2.1/2025, ditandatangani Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo pada 17 September 2025.
Tim ini beranggotakan 52 perwira tinggi dan menengah. Kapolri Listyo Sigit bertindak sebagai pelindung, sedangkan Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo menjadi penasihat. Adapun ketua tim adalah Kalemdiklat Polri Komjen Chryshnanda Dwilaksana.
Reformasi Polri Jadi Tuntutan Publik
Agenda reformasi Polri mendesak karena menyangkut kepercayaan publik. Dengan dua wadah resmi, pemerintah berharap perubahan berjalan cepat, transparan, dan berdampak nyata bagi masyarakat.
“Presiden juga ingin Polri lebih transparan, akuntabel, dan profesional,” kata Yusril.
