Jakarta (Lampost.co) — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri aliran dana dalam kasus korupsi kuota haji di Kementerian Agama (Kemenag). Fokus penyelidikan kali ini mengarah pada juru simpan uang korupsi yang diduga menampung dana haram hasil manipulasi pembagian tambahan kuota haji.
Poin Penting:
-
KPK bekerja sama dengan PPATK lacak aliran uang korupsi kuota haji.
-
Fokus penyidikan pada juru simpan uang korupsi haji.
-
KPK sudah memeriksa pejabat Kemenag dan pelaku bisnis travel umrah dan haji.
Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan kolaborasi dengan PPATK menjadi langkah strategis. Menurutnya, pelacakan aliran dana akan membuka siapa saja yang menikmati keuntungan dari praktik korupsi kuota haji. “Kami berkoordinasi dengan PPATK. Dukungan penuh untuk melacak pergerakan uang, dari siapa kepada siapa, dari mana ke mana,” kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Senin, 22 September 2025.
Fokus Buru Juru Simpan Uang Korupsi
Hingga kini, KPK masih merahasiakan identitas juru simpan uang korupsi haji. Budi menegaskan kerahasiaan penyidikan harus terjaga sampai tahap penahanan. Namun, ia memastikan semua penerima aliran dana akan terdeteksi melalui analisis transaksi.
Baca juga: KPK Investigasi Sosok Pengumpul Uang Dugaan Korupsi Haji
Dalam kasus ini, akar masalah muncul dari pembagian tambahan kuota haji 20 ribu. Seharusnya, sesuai aturan, pemerintah membagi 92 persen untuk haji reguler dan delapan persen untuk haji khusus. Namun, sejumlah pihak justru mengubahnya menjadi 50 persen untuk reguler dan 50 persen untuk khusus. Dugaannya dengan skema menyimpang itu membuka celah korupsi kuota haji yang merugikan jemaah.
Dugaan Manipulasi Pembagian Tambahan
Kasus korupsi Kemenag terkait kuota haji mencuat karena adanya manipulasi pembagian tambahan. Praktik ini memberi keuntungan tidak sah kepada sejumlah pihak, termasuk penyedia jasa travel umrah dan haji. Dengan kerja sama KPK dan PPATK, pola distribusi dana akan terpetakan secara detail.
“Pelacakan aliran uang penting agar jelas siapa yang mengalirkan, siapa yang menerima, dan berapa jumlahnya,” ujar Budi.
Periksa Pejabat Kemenag dan Travel Umrah
Dalam pengembangan perkara, KPK telah memeriksa sejumlah pejabat Kemenag serta pemilik travel umrah dan haji. Salah satunya penceramah Ustaz Khalid Basalamah. Selain itu, mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas juga menjalani dua kali pemeriksaan, yakni pada 7 Agustus 2025 dan 1 September 2025.
Langkah ini menegaskan kasus korupsi kuota haji tidak hanya menyasar birokrasi, tetapi juga menyentuh jaringan bisnis travel. Pengusutan menyasar semua pihak yang menerima manfaat dari pembagian kuota bermasalah tersebut.
