Bandar Lampung (Lampost.co) – Melakukan berbagai upaya pemberdayaan perempuan harus terlaksanakan. Apalagi saat ini terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) sejumlah sektor. Sementara pemerintah berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
“Sejumlah langkah antisipasi dalam bentuk pemberdayaan masyarakat. Terutama perempuan, harus segera. Menyusul terjadinya PHK beberapa sektor usaha tanah air,” kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Minggu, 2 Maret 2025.
Sementara Catatan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menunjukkan 80.000 pekerja terkena PHK pada 2024. Angka itu berpotensi bertambah hingga mencapai 280.000 pekerja pada tahun ini. Sejumlah perusahaan industri tekstil pada tahun ini akan melakukan PHK. Kemudian berdampak pada ratusan ribu pekerja, yang sebagian besar perempuan.
Baca Juga :
https://lampost.co/nasional/ribuan-buruh-bersiap-aksi-di-istana-presiden-tolak-phk-sritex/
Kondisi itu, menurut Lestari, merupakan ancaman bagi keberlangsungan hidup masyarakat. Dan dampak terbesarnya berpotensi menimpa perempuan. Tekanan ekonomi keluarga akibat kepala rumah tangga terkena PHK, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari. Kerap kali memberi beban lebih kepada perempuan yang merupakan ‘tiang’ keluarga.
Selain itu, tambah Rerie, perempuan yang kehilangan pekerjaan juga harus mendapat perhatian. Agar mampu memiliki keterampilan sehingga tetap bisa produktif menopang perekonomian keluarga.
Lalu menurut Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu. Maraknya PHK sejumlah daerah juga berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan rumah tangga. Kemudian berdampak pada peningkatan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Berdasarkan kondisi tersebut. Rerie mengajak semua pihak terkait untuk bersama-sama melakukan langkah-langkah antisipasi. Melalui berbagai upaya pemberdayaan perempuan, agar dampak PHK sejumlah sektor tidak semakin parah.
Kemudian Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu sangat berharap sejumlah langkah yang terterapkan pemerintah. Terlebih untuk memulihkan perekonomian dapat berlangsung sesuai yang terencanakan. Sehingga mampu mewujudkan kesejahteraan yang merata bagi setiap warga negara.
