Jakarta (Lampost.co): Setelah tidak lagi menjabat sebagai pemimpin negara, Joko Widodo berhak menerima uang pensiun sebagai mantan presiden, sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia. Lantas, berapakah besaran uang pensiunan Presiden?
Adapun Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) resmi mengakhiri masa baktinya setelah 10 tahun menjabat. Pelantikan Prabowo Subianto sebagai Presiden RI baru dalam masa periode 2024-2029 menandai berakhirnya masa pemerintahan Jokowi, pada Minggu, 20 Oktober 2024.
Baca juga: Uang Pensiun Seumur Hidup Anggota DPR Terlalu Berlebihan
Aturan terkait pemberian uang pensiun ini tertuang dalam Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden Serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
“Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun,” bunyi Pasal 6 UU Nomor 7 Tahun 1978, tulis UU tersebut.
Berdasarkan aturan itu, para pensiunan presiden akan mendapatkan besarnya uang pensiun pokok berupa 100 persen dari gaji pokok terakhir saat masih menjabat. Dalam hal ini gaji pokok presiden sebesar enam kali gaji pokok tertinggi pejabat negara.
Adapun gaji pokok pejabat tertinggi negara saat ini selain presiden dan wakil presiden sebesar Rp5.040.000 per bulan.
Besaran gaji tersebut untuk pejabat tinggi negara setingkat Ketua MPR, Ketua DPR, Ketua Dewan Pertimbangan Agung, Ketua BPK, dan Ketua Mahkamah Agung. Hal itu sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 75 Tahun 2000.
Artinya, besaran gaji pokok terakhir yang diterima presiden dan menjadi uang pensiunan sebesar 6 x Rp5.040.000 = Rp30.240.000 per bulan.
Selain menerima besaran uang pensiun, dalam aturan yang sama dijelaskan bahwa pensiunan presiden juga mendapatkan sejumlah fasilitas, meliputi:
- Tunjangan-tunjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pensiun yang berlaku bagi Pegawai Negeri.
- Biaya rumah tangga yang berkenaan dengan pemakaian air, listrik, dan telepon.
- Seluruh biaya perawatan kesehatannya serta keluarganya.
- Rumah kediaman yang layak dengan perlengkapannya.
- Kendaraan milik negara dengan pengemudinya.
- Staf pribadi, terdiri dari Pegawai Negeri.
Ikuti terus berita dan artikel Lampost.co lainnya di Google News
