Jakarta (Lampost.co) – Pengamat Militer dari Institute for Defense Security and Peace Studies (IDSPS) Mufti Makarim mengatakan lama tidaknya memberantas Organisasi Papua Merdeka (OPM), tergantung pada aspek dukungan logistik dan lainnya.
“Soal lama tidaknya tergantung pada aspek dukungan logistik dan lainnya. Mereka hanya terlokalisasi di wilayah tertentu yang kondisi geografisnya mereka kuasai sebagai basis gerakan,” ujar Mufti kepada Media Indonesia (Grup Lampung Post), Selasa, 16 April 2024.
Mufti menerangkan gerakan bersenjata oleh TPN OPM terjadi dengan berbagai aksi kekerasan, termasuk yang menyasar aparat. Pasalnya mereka memiliki tujuan tertentu yang melegitimasi penggunaan cara-cara tersebut.
“Aksi kekerasan tidak hanya menyasar aparat dan warga sipil, namun juga pembangunan infrastruktur dari pemerintah,” tegasnya.
“Terminologi KKB mengasumsikan mereka sebagai kelompok kriminal, sehingga pendekatannya adalah penegakan hukum. Sementara OPM mengasumsikan mereka sebagai gerakan separatisme dan pendekatan adalah operasi militer,” katanya.
Kini, kata Mufti, pendekatan komprehensif perlu dari sisi pembangunan, pemulihan Kamtibmas dan ancaman separatisme, sehingga perlu kolaborasi multi stakeholder.
Mufti menerangkan pemerintah punya pertimbangan untuk penempatan status ancaman dan jenis tindakan penanggulangan.
“Saya setuju pada pilihan yang komprehensif, sehingga peran serta multi stakeholder dapat mengurangi potensi kekerasan di lokasi yang menjadi hot spot area,” ujarnya.
Sebelumnya, Pengamat militer dan Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi, menyebut TNI-Polri bisa saja memberantas Organisasi Papua Merdeka (OPM) jika ada iktikad dari pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
“Terkait kemampuan merespons serius, saya kira itu tidak tergantung pada TNI dan Polri. Respons serius sepenuhnya kembali pada iktikad pemerintah dan DPR,” terang Khairul kepada Media Indonesia (Grup Lampung Post).
