Jakarta (Lampost.co): Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Din Syamsudin menuding pemberian konsesi tambang batu bara untuk organisasi masyarakat (ormas) keagamaan sebagai hal positif sebagai bentuk perhatian pemerintah. Namun, ia memandang kebijakan itu untuk mengambil hati ormas.
“Hal demikian sangat terlambat dan motifnya terkesan untuk mengambil hati. Maka, suuzon tak terhindarkan,” kata Din, melalui keterangan tertulis, Selasa, 4 Juni 2024.
Ia mengaku pernah meminta ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar menanggulangi ketidakadilan ekonomi, khususnya antara kelompok yang menguasai aset nasional di atas 60% dan umat Islam yang terpuruk dalam bidang ekonomi.
“Tapi, Presiden menjawab bahwa hal itu tidak mudah. Saya katakan mudah seandainya ada kehendak politik, political will. Yang saya mintakan hanya pemerintah melakukan aksi keberpihakan, affirmative actions. Caranya menciptakan keadilan ekonomi dan tidak hanya memberi konsesi kepada pihak tertentu,” ujar Din.
Ia juga menuturkan pemberian konsesi itu bakal menemukan masalah. Selain itu, pemberian konsesi tambang batu bara di tengah protes global terhadap energi fosil sebagai salah penyebab perubahan iklim dan pemanasan global.
“Saya mewakili Islam meletakkan petisi kepada Sekjen PBB agar pada 2050 tidak ada lagi energi fosil. Maka, besar kemungkinan pemberian kepada NU dan Muhammadiyah adalah sisa-sisa dari kekayaan negara,” kata Din.
Mantan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu turut mengusulkan kepada PP Muhammadiyah untuk menolak kebijakan itu. Pemberian konsesi itu lebih banyak mudharat daripada maslahatnya.
“Lebih banyak mudharat dari pada maslahatnya. Muhammadiyah harus menjadi penyelesai masalah bangsa problem maker, bukan bagian dari masalah a part of the problem,” ujar Din.
