Jakarta (Lampost.co)— Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono mengungkapkan alokasi pendanaan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 hanya Rp15 triliun.
Rinciannya di APBN 2025, untuk Otorita IKN Rp5,89 triliun dan Kementerian PUPR Rp9,11 triliun,” ucap Thomas di Serang, Banten, Rabu, 25 Septe,ber 2024.
Ia mengatakan masih terbuka peluang angka tersebut bisa bertambah sesuai kebutuhan pemerintahan di bawah kepemimpinan presiden dan wakil presiden terpilih. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
“Sekali lagi, angka itu bisa berubah. Tapi prinsipnya adalah banyak yang ruangnya itu memberikan diskresi-nya ke Pak Prabowo,” tuturnya.
Thomas juga mengingatkan pemerintahan selanjutnya untuk tidak bertumpu pada APBN untuk mendanai IKN. Pasalnya, pemerintah hanya mentargetkan untuk membiayai 20% dari total kebutuhan pembangunan ibu kota baru tersebut.
Secara total, sejak 2022, total alokasi APBN untuk pedanaan IKN sudah mencapai Rp76,5 triliun. Secara rinci, anggaran di 2022 sebesar Rp5,5 triliun, kemudian naik menjadi Rp27 triliun pada 2023. Dan Kembali melonjak menjadi Rp44 triliun pada 2024.
Jumlah tersebut sudah mencapai 16,42% dari total Rp466 triliun yang dibutuhkan untuk proyek tersebut berdasarkan perkiraan pemerintah.
Sebelumnya, investor asing Delonix Group dari Tiongkok menanamkan modal Rp500 miliar membangun kawasan serba guna atau mixed use di Ibu Kota Nusantara (IKN). IKN merupakan ibu kota masa depan Indonesia berlokasi di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur.
“Delonix Group jadi perintis investasi asing di IKN,” jelas Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat melakukan peletakan batu pertama pembangunan Delonix Nusantara di Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Rabu, 25 September 2024.
