Jakarta (Lampost.co)—Upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi harus konsisten dilakukan sebagai bagian dari pembangunan sektor pendidikan yang lebih merata di tanah air.
“Sejumlah hambatan dalam pelaksanaan pendidikan tinggi di tanah air harus segera kita atasi. Tentunya dengan langkah yang konsisten untuk mewujudkan ketersediaan pendidikan bagi setiap warga negara,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Selasa,7 Mei 2024.
Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) mengungkapkan terdapat tiga masalah mendasar pada pendidikan tinggi di Indonesia.
Yaitu ketimpangan akses pendidikan tinggi (inequality of access), ketimpangan dalam hal kualitas (inequality of quality). Serta kurangnya relevansi pendidikan tinggi (less relevance of higher education).
Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2022 terdapat 1,2 juta pengangguran terdidik dan terjadi perubahan pandangan dunia kerja. Bahwa ijazah dan gelar akademik tidak lagi menjamin untuk mendapatkan pekerjaan.
Menurut Lestari, kondisi tersebut harus menjadi perhatian para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah. Untuk segera mencari solusi yang tepat.
Kualitas pendidikan tinggi nasional yang lebih merata, harus menjadi kepedulian bersama.
Bukan hanya merata dalam hal kelengkapan sarana dan prasarana pendidikan yang kita miliki. Lebih dari itu juga kualitas tenaga pendidik yang merata.
Selain itu, sejumlah upaya untuk meningkatkan relevansi pendidikan tinggi terhadap kebutuhan dunia kerja harus konsisten melakukan dalam upaya meningkatkan produktivitas sumber daya manusia (SDM) nasional yang lebih baik.
Rerie sangat semua pihak dapat bekerjasama dengan baik mewujudkan pendidikan tinggi yang mampu menghasilkan generasi penerus yang produktif dan berdaya saing, serta mampu menjawab sejumlah tantangan dalam proses pembangunan.
