Jakarta (Lampost.co) — Kekhawatiran publik terkait potensi kenaikan harga pangan atau inflasi harga pangan program Makan Bergizi Gratis terus mencuat. Namun, para ekonom menilai isu tersebut tidak berdasar dan cenderung berlebihan.
Poin Penting:
-
SPPG membuka jalur distribusi langsung bagi petani.
-
MBG menciptakan ratusan ribu lapangan kerja.
-
Program berdampak langsung pada ekonomi dan gizi.
Sebaliknya, menilai program MBG justru memperkuat struktur ekonomi kerakyatan. Program tersebut juga berpotensi menekan praktik spekulasi harga pangan.
Ekonom sekaligus mantan Direktur Program Magister Manajemen FEB UI, Harryadin Mahardika, menegaskan MBG tidak memicu inflasi pangan. Sebab, kehadiran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG menjadi faktor penyeimbang pasar.
Baca juga: DPR Kawal Stabilitas Harga dan Daya Beli Masyarakat Selama Nataru
Sebelum MBG berjalan, petani dan peternak bergantung pada tengkulak dan distributor. Akibatnya, spekulan dengan mudah mempermainkan harga produk.
Namun kini, petani memiliki opsi penjualan langsung ke SPPG. Dengan demikian, struktur pasar menjadi lebih sehat dan transparan. “Justru spekulan makin sulit memainkan harga pangan,” ujar Harryadin, Kamis, 25 Desember.
Ia menilai MBG membuka jalur distribusi baru yang lebih adil. Selain itu, permintaan dari SPPG bersifat terencana dan terukur.
Kondisi ini berbeda dengan lonjakan permintaan musiman yang tidak terkendali. Karena itu, risiko kelangkaan pangan relatif kecil dan harga pun cenderung stabil di tingkat konsumen.
Selama libur sekolah, SPPG tetap beroperasi melayani penerima manfaat. Langkah tersebut menunjukkan konsistensi kebijakan pemenuhan gizi nasional.
Investasi Jangka Panjang
Di sisi lain, kebijakan tersebut juga menuai kritik soal efisiensi anggaran. Namun, akademisi menilai kritik tersebut terlalu sempit.
Guru Besar Ilmu Politik dan Humaniora Universitas Muhammadiyah Jakarta, Sri Yunanto, menilai MBG sebagai investasi jangka panjang. Ia menegaskan pemenuhan gizi tidak boleh terputus oleh kalender akademik. “Pemenuhan gizi adalah investasi SDM menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Sri Yunanto.
Ia menyebut intervensi gizi membutuhkan konsistensi kebijakan. MBG juga menciptakan lapangan kerja baru dan ribuan sukarelawan dan pekerja dapur menggantungkan hidup dari SPPG.
Menurut Harryadin, dampak ekonomi program tersebut sangat nyata. Perputaran uang terjadi dari hulu hingga hilir. “SPPG memberi keberkahan bagi banyak pihak,” katanya.
Dampak ekonomi langsung terasa di tingkat lokal. Hingga Rabu, 24 Desember, tercatat 17.555 SPPG beroperasi di seluruh Indonesia. SPPG tersebut melayani lebih dari 50 juta penerima manfaat.
Selain itu, hampir 742 ribu tenaga kerja terlibat langsung. Angka itu menunjukkan kontribusi signifikan bagi ekonomi nasional.
