Bandar Lampung (Lampost.co) – Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) rampun dalam waktu empat tahun. Hal itu tersampaikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Itu setelah menerima pengarahan dari Prabowo soal IKN sesi terakhir Retreat pada Akademi Militer (Akmil) Magelang.
Lalu, kapan rencana aparatur sipil negara (ASN) pindah ke IKN.? Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan. Rencana pemindahan pegawai pemerintah dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) tidak perlu secara serentak.
“Nanti kita lihat lah. Begini, lebih baik kan fokus ya, jadi tidak perlu semuanya berbondong-bondong,” katanya menjawab pertanyaan seputar keberlanjutan IKN, di Magelang, Jateng, Minggu, 27 Oktober 2024.
Kemudian Mensesneg menyoroti pentingnya kunjungan kerja yang terfokus oleh kementerian-kementerian kunci. Seperti Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Serta Kementerian Keuangan.
“Kalau hanya sekadar menengok ke sana, tidak perlu ramai-ramai. Cukup kementerian kunci,” tegasnya.
Selanjutnya mengenai kapan peraturan presiden terkait pemindahan ibu kota negara akan segera terbit. Prasetyo menyebut bahwa pihaknya masih mempelajari berkas tersebut. Sebelum nantinya tertandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto.
“Ya nanti kita lihat, kita pelajari. Begitu semua sudah siap, beliau yang akan menandatangani,” ujarnya.
Pengarahan
Sebelumnya, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyebut dalam sesi terakhir pembekalan. Presiden Prabowo memberikan pengarahan soal IKN.
“Dalam pengarahannya, Beliau menegaskan bahwa soal sebenarnya sudah sangat jelas. Sudah menjadi keputusan akan dilanjutkan dan diselesaikan. Tidak perlu ada pertanyaan lagi soal itu sebenarnya,” tutur Raja Juli.
“Bahkan Beliau sudah punya rencana akan merampungkan pembangunan dalam 4 tahun. Bagi beliau, Ibu Kota Negara adalah “Ibu Kota Politik,” tambahnya.
Oleh karena itu, kata Raja Juli, selain gedung-gedung eksekutif. Dalam empat tahun ke depan OIKN harus merampungkan dua cabang triaspolitika lainnya. Yaitu gedung-gedung legislatif dan yudikatif.
“Beliau berharap Agustus 2028 Sidang Paripurna DPR/MPR sudah bisa terselenggarakan pada IKN. Bahkan Beliau berharap pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2029 terselenggarakan di IKN,” katanya.
