Jakarta (Lampost.co) — Polri menegaskan komitmen menjalankan reformasi kepolisian berbasis gerakan moral. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memimpin rapat akselerasi transformasi Polri di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu, 24 September 2025, yang menghadirkan puluhan pakar lintas bidang untuk memberikan saran dan kritik terhadap proses reformasi.
Poin Penting:
-
Reformasi Polri ditegaskan sebagai gerakan moral.
-
Tribrata dan Catur Prasetya jadi pijakan utama reformasi.
-
Keamanan harus melahirkan rasa tenteram, bukan menekan.
Ketua Tim Transformasi Reformasi Polri, Komjen Chryshnanda Dwilaksana, menegaskan reformasi bukan sekadar teknis. Menurutnya, Polri harus kembali ke Tribrata dan Caturprasetya sebagai fondasi moral.
“Gerakan moral ini menjadi refleksi utama. Polisi harus kembali merefleksikan keutamaan pemolisian agar reformasi tidak kehilangan arah,” kata Chryshnanda di Gedung Lemdiklat Polri.
Baca juga:
Pilar Reformasi Polri
Chryshnanda juga menjelaskan Tribrata adalah janji moral anggota Polri. Pertama, berbakti kepada bangsa dengan ketakwaan. Kedua, menegakkan hukum berdasarkan kebenaran dan keadilan. Ketiga, melayani masyarakat dengan ikhlas demi keamanan dan ketertiban.
Sementara Caturprasetya menekankan empat poin penting: menjaga kehormatan dengan pengorbanan, melindungi jiwa rakyat, menjaga harta benda, serta menjamin kepastian hukum. Menurut Chryshnanda, nilai ini menjadi jalan bagi Polri membangun manusia beradab di era demokrasi dan digital.
Masukan Pakar Jadi Arah Reformasi Polri
Dalam rapat akselerasi, Kapolri Listyo Sigit menegaskan reformasi Polri harus menyerap aspirasi publik. Karena itu, ia menggandeng tokoh dari berbagai bidang, mulai dari pemerhati kepolisian, akademisi, pakar komunikasi, hingga pegiat HAM.
Beberapa nama yang hadir antara lain Komjen (Purn.) Ito Sumardi, Hermawan Sulistyo, Sugeng Teguh Santoso, Rustika Herlambang, Devie Rahmawati, Basuki Rekso Wibowo, Hendardi, Poengky Indarti. Selain itu ada dari akademisi, seperti Rhenald Kasali dan Hermawan Kartajaya.
Kapolri memastikan akan serius mengkaji seluruh masukan. “Kami ingin perspektif publik benar-benar masuk ke dalam proses reformasi internal Polri,” kata Listyo.
Reformasi Polri sebagai Gerakan Moral
Menurut Chryshnanda, reformasi Polri tidak boleh berhenti pada aspek administratif. Ia menegaskan polisi harus kembali menempatkan moral sebagai kompas utama. “Aman tapi mencekam, itu bukan aman. Reformasi Polri harus menjamin rasa tenteram, damai, dan manusiawi,” ujarnya.
Dengan demikian, transformasi Polri bukan hanya restrukturisasi organisasi. Lebih dari itu, reformasi adalah upaya mengembalikan Polri pada jati diri sebagai pengayom masyarakat.
