Aceh (Lampost.co)— Dosen Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Mawar menilai Surat Edaran (SE) yang menerbitkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian soal anggaran bencana. Hal ini sebagai langkah langkah yang tepat dan sangat dibutuhkan untuk pemulihan pascabencana.
Menurutnya masyarakat terdampak bencana di sejumlah wilayah Sumatera, khususnya Aceh.
Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, memerlukan mekanisme dukungan anggaran yang cepat, terkoordinasi, dan merata.
Baca juga: Aceh Gandeng UNDP dan UNICEF Tangani Dampak Banjir Bandang dan Longsor Pascabencana
“Kondisi masyarakat korban bencana di Sumatera memerlukan solusi dari bantuan yang merata,” kata Mawar.
Surat edaran dalam hal ini adalah SE Nomor 900.1.1/9772/SJ tentang Penggunaan Bantuan Pemerintah Pusat dan Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah serta Pergeseran Anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Daerah Bencana.
Namun demikian, Mawar menekankan agar implementasi SE tersebut benar-benar berdampak. Perlu pemetaan data yang komprehensif mengenai lokasi dan skala prioritas wilayah terdampak bencana.
Hal ini penting agar bantuan yang disalurkan, baik dari pemerintah pusat maupun antar pemda, dapat tepat sasaran.
“Butuhkan integrasi data yang menyeluruh agar wilayah dapat dipetakan berdasarkan kondisi eksisting pascabencana. Dengan begitu, kebutuhan dan skala prioritas utama daerah atau desa dapat diidentifikasi secara akurat,” ujarnya.
Kebutuhan Dasar Masyarakat
Mawar juga menilai Mendagri perlu melakukan pemantauan berkelanjutan terhadap penggunaan anggaran bantuan bencana oleh pemda.
Selain aspek akuntabilitas, pengawasan ini penting untuk memastikan bantuan benar-benar menjawab kebutuhan dasar masyarakat terdampak.
“Perlu di tingkatkan komunikasi dan koordinasi sinergi antar daerah sehingga dapat saling mendukung. Terutama dalam distribusi bantuan bencana. Daerah terdampak harus bisa setiap saat mengakses bantuan dari pemda lain yang secara fiskal lebih mampu,” kata Mawar.
Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menilai kebijakan Mendagri yang menerbitkan SE tersebut pada dasarnya merupakan kebijakan yang mulia.
Menurut Trubus, Mendagri memahami kegamangan kepala daerah di wilayah terdampak bencana di Sumatera. Dalam mengalokasikan anggaran untuk pemulihan pascabencana.
“Mengapa saya katakan mulia. Karena banyak kepala daerah itu yang takut apabila APBD untuk program lain mengalihkan untuk penanganan bencana. Contohnya, anggaran infrastruktur digunakan untuk bencana. Kalau tidak ada payung hukum. Mereka khawatir menjadi temuan kerugian negara di kemudian hari. Jujur, SE yang Tito Karnavian keluarkan ini memberi payung hukum bagi kepala daerah,” kata Trubus.
Trubus berpandangan, tidak cukup hanya menerbitkan SE Penggunaan Bantuan bagi daerah terdampak bencana.
Evaluasi Penggunaan Anggaran
Menurutnya, Mendagri juga perlu mengevaluasi langsung penggunaan anggaran. Hal ini agar penyalurannya benar-benar tepat dan merata kepada masyarakat terdampak.
“Karena jujur saja, persoalan bantuan juga menghadapi kesulitan dalam distribusi. Kadang satu desa mendapat bantuan, desa di sebelah tidak. Lalu karena perhatian terfokus di satu titik, daerah lain luput. Bahkan, bisa terjadi satu orang menerima bantuan ganda, sementara tetangganya tidak mendapatkan sama sekali. Jadi memang Tito harus memimpin organisasi perangkat daerah (OPD) agar penyaluran bantuan merata,” ujarnya.
