Jakarta (Lampost.co): Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad buka suara terkait kementerian pada kabinet Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden terpilih dan wakil presiden terpilih yang berjumlah 46. Dasco juga mengatakan finalisasi nomenklatur kementerian masih dalam penggodokan. Menurutnya, angka itu juga merupakan perkiraan.
“Saya juga nanti masih mau hitung finalisasinya jumlahnya berapa. Selain itu, jumlahnya ada sekitar-sekitar itu (46),” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat, 11 Oktober 2024.
Ia juga menyebut ada kementerian yang terpecah. Selain itu, ada pembentukan kementerian baru yang bertugas menjalankan janji kampanye dan program pemerintahan Prabowo-Gibran.
“Saya juga mendapatkan informasi bahwa kementerian yang ada itu memang ingin mengoptimalkan fungsi kementerian. Adapun fungsi yang sebaik-baiknya untuk kemudian bermanfaat buat rakyat. Hal itu sekaligus kemudian berfokus pada kampanye dari Pak Prabowo. Juga asa cita dan 17 program aksi yang akan terimplementasi kepada kementerian-kementerian. Hal itu termasuk yang existing dan kementerian yang terpecah menjadi kementerian baru,” ujarnya.
Adapun daftar kementerian Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka beredar dan terlihat pada susunan 13 komisi DPR RI beserta mitra kerja. Juga berdasarkan bocoran daftar komisi dan mitranya, tercatat ada 46 kementerian. Perinciannya, lima di antaranya merupakan kementerian koordinator yaitu Kementerian Koordinator Bidang Kemasyarakatan.
Adapun kementerian pada era pemerintahan Presiden Jokowi yang akan terpecah yaitu, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek dan Dikti terpecah menjadi tiga. Lalu, Kementerian itu menjadi Kementerian Pendidikan dan Ristek, Kementerian Kebudayaan, dan Kementerian Pendidikan Tinggi. Ada juga kementerian baru yang sebelumnya hanya berbentuk badan. Misalnya, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/BNP2TKI.
Adapun bocoran daftar kementerian era Prabowo-Gibran yaitu:
Kementerian Koordinator
1. Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan
2. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
3. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
4. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (terkait Pembahasan RKA/KL)
5. Kementerian Koordinator Bidang Kemasyarakatan
Kementerian
1. Kementerian Luar Negeri
2. Kementerian Pertahanan
3. Kementerian Komunikasi dan Informatika
4. Kementerian Dalam Negeri
5. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
6. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
7. Kementerian Pertanian
8. Kementerian Kehutanan
9. Kementerian Kelautan dan Perikanan
10. Kementerian Pekerjaan Umum
11. Kementerian Perumahan Rakyat
12. Kementerian Perhubungan
13. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
14. Kementerian Transmigrasi
15. Kementerian Perdagangan
16. Kementerian BUMN
17. Kementerian Koperasi
18. Kementerian Perindustrian
19. Kementerian Pariwisata
20. Kementerian Ekonomi Kreatif/Barekraf
21. Kementerian UMKM
22. Kementerian Agama
23. Kementerian Sosial
24. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
25. Kementerian Kesehatan
26. Kementerian Ketenagakerjaan
27. Kementerian Kependudukan & Pembangunan Keluarga
28. Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/BNP2TKI
29. Kementerian Pendidikan, Riset, dan Teknologi
30. Kementerian Pendidikan Tinggi
31. Kementerian Kebudayaan
32. Kementerian Pemuda dan Olahraga
33. Kementerian Keuangan
34. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
35. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
36. Kementerian Lingkungan Hidup
37. Kementerian Investasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal
38. Kementerian Hukum
39. Kementerian HAM
40. Kementerian Sekretariat Negara
41. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan
