Bandar Lampung (Lampost.co) – Ketua DPR RI Puan Maharani merespons adanya transfer data pribadi WNI ke Amerika Serikat. Adapun, transfer data itu merupakan salah satu poin dalam kerangka kesepakatan persetujuan perdagangan Indonesia-Amerika Serikat (AS).
Puan menegaskan bahwa perlindungan terhadap data pribadi warga negara Indonesia harus tetap menjadi prioritas. Sekalipun dalam kerangka kerjasama dagang.
“Terkait dengan data pribadi, tentu saja pemerintah harus bisa melindungi data pribadi yang ada bagi warga negara Indonesia. Yang mana kita sudah mempunyai Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi,” ujar Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, mengutip Media Indonesia, Kamis, 24 Juli 2025.
Kemudian Puan menilai bahwa pemerintah melalui kementerian terkait, perlu memberikan penjelasan secara transparan. Sejauh mana kesepakatan dengan Amerika Serikat menyentuh aspek data pribadi WNI. Ia juga meminta penjelasan mengenai batasan-batasan perlindungan data yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).
“Jadi pemerintah melalui kementeriannya harus bisa menjelaskan hal tersebut. Apakah memang data pribadi warga negara Indonesia itu sudah terlindungi dan sampai mana batasnya. Dan bagaimana dengan undang-undang perlindungan data pribadi kita. Apakah memang itu benar-benar bisa melindungi data-data yang ada bagi warga negara Indonesia,” tambahnya.
