Bandar Lampung (Lampost.co)—Pengamat kebijakan publik, Dedy Hermawan, menilai langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung yang segera merampungkan pembayaran tunda bayar sebagai keputusan strategis untuk menjaga kredibilitas tata kelola keuangan daerah. Menurutnya, penyelesaian tunda bayar tidak hanya berkaitan dengan kewajiban administratif, tetapi juga menyangkut kepercayaan publik serta keberlanjutan pembangunan daerah.
Poin penting:
- Pengamat menilai penyelesaian tunda bayar Pemprov Lampung penting untuk menjaga kredibilitas dan kepercayaan publik.
- Percepatan pembayaran berdampak positif pada stabilitas ekonomi dan iklim usaha di daerah.
- Pemprov Lampung harus mengevaluasi perencanaan anggaran agar tunda bayar tidak berulang.
Dedy menyebutkan tunda bayar dalam satu tahun anggaran kerap terjadi, terutama di daerah dengan beban program dan proyek pembangunan yang cukup besar. Namun demikian, komitmen pemerintah daerah dalam menyelesaikan kewajiban tersebut secara transparan dan tepat waktu menjadi indikator penting dari akuntabilitas pengelolaan keuangan.
“Ketika Pemprov Lampung menunjukkan keseriusan untuk segera merampungkan tunda bayar, itu menjadi sinyal positif. Artinya, pemerintah tidak membiarkan kewajiban berlarut-larut dan tetap bertanggung jawab terhadap pelaku usaha maupun organisasi perangkat daerah (OPD) terkait,” ujar Dedy.
Baca juga: Dinas BMBK Lampung Mulai Bayarkan Tunda Bayar Rp20,32 Miliar dari 103 Paket Kegiatan
Ia menambahkan percepatan penyelesaian tunda bayar akan memberikan dampak langsung terhadap stabilitas ekonomi daerah. Kontraktor, konsultan, serta penyedia jasa lainnya yang terlibat proyek-proyek pemerintah sangat membutuhkan kepastian pembayaran agar aktivitas usaha tetap berjalan normal.
“Kalau tunda bayar cepat selesai, efek berantainya besar. Dunia usaha menjadi lebih sehat, daya beli masyarakat terjaga, dan iklim investasi di daerah juga akan makin kondusif,” ujarnya.
Meski mengapresiasi langkah Pemprov Lampung, Dedy mengingatkan agar penyelesaian tunda bayar tidak berhenti pada pembayaran semata. Ia menilai perlu adanya evaluasi menyeluruh terhadap perencanaan dan pengendalian anggaran agar persoalan serupa tidak terus berulang setiap tahun anggaran.
Menurutnya, penguatan manajemen anggaran menjadi kunci untuk meminimalkan potensi tunda bayar di masa mendatang. Perencanaan yang lebih matang, pengendalian belanja yang disiplin, serta penyesuaian program dengan kemampuan fiskal daerah harus menjadi perhatian utama pemerintah daerah.
Baca juga: Pemprov Lampung Mulai Cairkan Tunda Bayar 2025 Rp200 Miliar Awal Februari
“Ini harus menjadi bahan evaluasi bersama. Perlu perbaikan pada perencanaan dan pengendalian anggaran supaya ke depan tunda bayar bisa berkurang. Jangan sampai hal ini menjadi pola tahunan,” ujar Dedy.
Ia berharap langkah Pemprov Lampung dalam merampungkan tunda bayar dapat menjadi momentum pembenahan tata kelola keuangan daerah secara menyeluruh. Dengan pengelolaan anggaran yang lebih baik, harapannya pembangunan daerah dapat berjalan lebih efektif, berkelanjutan, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
“Pada akhirnya, tata kelola keuangan yang sehat akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah,” ujarnya.
