Bandar Lampung (Lampost.co): Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu 2024 telah rampung. Mulai dari KPU Provinsi Lampung hingga KPU 15 kabupaten/kota. Maka dari itu, partai politik diminta tidak boleh bersantai dan berleha-leha.
Partai politik harus siap menghadapi berbagai kemungkinan, terutama jika ada perselisihan hasil pemilu (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Akademisi Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Lampung, Candrawansah, menyampaikan hal tersebut kepada Lampost.co, Senin, 18 Maret 2024.
Partai politk mempunyai waktu 3 x 24 jam di dalam mendaftarkan gugatan ke MK. Hal itu sebagaimana Pasal 474 ayat 2 Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilu.
Yang berbunyi bahwa peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD mengajukan permohonan kepada MK sebagaimana maksud ayat (1) paling lama 3 x 24 jam, sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional oleh KPU.
Apabila KPU menetapkan pada 20 Maret 2024, maka 3 x 24 jam harus sudah mendaftar. Perbaikan gugatan juga masih dapat memungkinkan, apabila ketika gugatan kurang lengkap dan ada waktu 3 x 24 untuk perbaikan.
Jika salah satu partai atau caleg partai mengajukan gugatan PHPU ke MK, tentunya partai lain yang merasa telah menang dan meraih suara signifikan atau mendapatkan kursi, bisa terkena dampak.
Karena itu, Candrawansah mengatakan seluruh partai politik, tidak boleh berleha-leha meski perolehan suara dan prediksi peraih kursi sudah bisa diketahui.
“Gugatan PHPU itu biasanya (keputusan) KPU. Jadi siapa pun harus menjalankan hasil putusan MK. Nanti tergantung MK, siapa yang akan dia undang atau pihak terkait dalam sidang. Tentunya partai terkait harus mempersiapkan diri juga apabila ada panggilan oleh MK untuk klarifikasi,” ujar Candra, Senin, 19 Maret 2024.
Menurut Candra, gugatan PHPU ke MK merupakan perselisihan hasil ketika telah melakukan penetapan perolehan suara. “Jadi yang menjadi persoalan adalah hasil penetapan oleh KPU,” katanya.
Karenanya, lanjut dia, peserta pemilu yakni partai dan caleg lah mempersoalkan Berita Acara ataupun Putusan KPU terkait hasil perolehan suara.
Potensi Pergeseran Suara
Selain itu, menurut mantan Ketua Bawaslu Bandar Lampung itu, jika gugatan PHPU terkait terjadinya potensi pergeseran suara. Maka putusan MK terkait pun terkait dengan hasil suara. Namun putusan MK bisa terdiri dari berbagai macam putusan.
“Bisa buka kotak suara untuk hitung ulang maupun pembatalan beberapa hasil partai atau malah pemungutan suara kembali di daerah yang bermasalah atau yang lainnya berdasarkan putusan MK menilai,” katanya.
Candra menilai gugatan PHPU ke MK juga sebagai langkah yang tepat, apabila ada perselisihan hasil antara peserta Pemilu dengan penetapan KPU. Namun, jika terjadi perbedaan suara pada internal partai politik, maka harus melalui Mahkamah Partai terlebih dahulu. “Agar diselesaikan secara internal partai,” katanya.
Sementara itu, Ketua KPU Provinsi Lampung Erwan Bustami mengatakan, penetapan presiden dan wakil presiden terpilih, anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, hingga DPRD kabupaten/kota terpilih oleh KPU RI.
“KPU RI akan menetapkan perolehan suara peserta pemilu paling lambat 35 hari sejak pemungutan dan penghitungan suara yaitu tanggal 20 Maret 2024,” ujar Erwan Bustami, 12 Maret 2024.
Ikuti terus berita dan artikel Lampost.co lainnya di Google News.
