Bandar Lampung (Lampost.co) — Minimnya keteladanan pemimpin menjadi salah satu penyebab sulitnya Indonesia terbebas dari jerat korupsi. Rendahnya keterampilan manajerial juga dinilai sebagai faktor yang turut menyulitkan.
Hal itu terungkap dalam desertasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdikbud) Provinsi Lampung, Sulpakar saat Ujian Promosi Doktor Pendidikan di GSG Unila, Jumat, 23 Februari 2024.
Karangan ilmiah itu berjudul “Pengaruh Kepemimpinan Keteladanan Berbasis Trilogi Pendidikan yang Dimediasi Keterampilan Manajerial Kepala Sekolah Terhadap Pendidikan Antikorupsi”. Sulpakar menyebut bahwa kepala sekolah adalah pimpinan tertinggi di tingkat satuan pendidikan yang memiliki peran sebagai leader dan manajer.
Kepala sekolah yang memiliki keteladanan baik dan keterampilan manajerial yang efektif akan mampu menjadi penopang bagi keberhasilan pendidikan anti korupsi di sekolah. “Yang selanjutnya tentu akan berdampak terhadap upaya pemberantasan korupsi secara lebih luas,” ujar Sulpakar.
Dalam latar belakang penelitiannya itu, Sulpakar menjelaskan bahwa berdasarkan Skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia adalah 34 dari skala 0-100. Skor ini menurutanya sekaligus menempatkan Indonesia menjadi negara paling korup ke-5 dari 10 negara di Asia Tenggara.
Kemudian fakta lainnya kata dia, berdasarkan laporan KPK per Triwulan 1 2023, kasus korupsi masih banyak menjerat aparatur sipil negara. Seperti, kementerian 36 kasus, DPR RI 83 kasus, DPRD 250 kasus, gubernur 23 kasus, bupati/walikota/wakil 156 kasus, swasta 383 kasus, serta polisi/jaksa/hakim/ pengacara sebanyak 64 kasus.
” Dengan ini korupsi sebagai salah satu hambatan terberat bagi pembangunan dan telah menyerang banyak negara di dunia termasuk Indonesia,” kata dia.
Lingkup Pendidikan
Untuk itu, sekali lagi kata dia, pencegahan korupsi harus berawal dari lingkup pendidikan. Oleh karenanya kepemimpinan keteladanan kepala sekolah memiliki peran sentral dalam membentuk lingkungan pembelajaran yang berfokus pada nilai-nilai pendidikan antikorupsi.
Menurutnya, pahlawan pendidikan Indonesia Ki Hadjar Dewantara sudah mencontohkan hal tersebut melalui konsep trilogi pendidikan.
Konsep trilogi pendidikan itu meliputi Ing Ngarso Sung Tulodho (Di depan memberi teladan), Ing Madya Mangun Karso (Di tengah memberi semangat), dan Tut Wuri Handayani (Di belakang memberikan dorongan).
“Kalau semua itu bisa berjalan dengan baik, dengan keterampilan manajerial serta keteladanan dari seorang pemimpin maka kita harus optimis bahwa budaya korupsi itu bisa kita atasi,” kata dia.
Adapun saran yang ia sampaikan kepada para kepala sekolah untuk dapat mengimplementasikan upaya tersebut, yaitu dengan memperkuat pemahaman dan konsep kepemimpinan teladan melalui bimtek serta pelatihan kepemimpinan berbasis trilogi pendidikan.
Kemudian yang tidak kalah penting lainnya kata dia adalah terkait dengan kriteria pengangkatan kepala sekolah. Kepala sekolah menurutnya harus memenuhi ketentuan formal perundang-undangan yang berlaku. Salah satu syaratnya guru yang memiliki sertifikat calon kepala sekolah atau guru penggerak.
“Tetapi selain itu kita juga harus melihat rekam jejak guru. Sebab itu penting,” ujarnya.
