Bandar Lampung (Lampost.co) — Pemerintahan Presiden Prabowo terasa kurang maksimal menjelang 100 hari kerjanya. Pengamat kebijakan publik, Dedy Hermawan menyebut, salah satu faktornya adalah lambatnya adaptasi kementerian dalam kabinet merah putih.
Kemudian Akademisi Unila itu menilai, hingga 100 hari kerja pemerintah baru, masih nampak gejolak dinamika pada kementerian. Bahkan sejumlah kementerian sempat mendapat sorotan publik atas kinerjanya.
Hal itu menunjukkan, jajaran kementerian hingga saat ini masih mencari pola komunikasi dan koordinasi yang tepat. Dampak kinerja pemerintah dalam 100 kerja Presiden Prabowo terganggu untuk melaksanakan visinya.
“Dalam kasus pagar laut misalnya. Presiden Prabowo sampai mengeluarkan instruksi untuk pembongkaran,” ungkapnya kepada Lampost.co, Kamis, 23 Januari 2025.
Kemudian menurutnya hal itu mesti sudah melakukan evaluasi saat rapat-rapat kabinet. Tujuannya agar pencapaian visi-misi Presiden Prabowo sebagai kepala negara dapat segera terwujud dan terasakan masyarakat.
“Untuk evaluasi mungkin sudah harus, terlebih dalam rapat-rapat kabinet. Tapi kalau untuk pergantian saya rasa masih terlalu cepat,” katanya.
MesPengamat kebijakan publik, Dedy Hermawan1ki begitu, ia menyebut kinerja presiden sudah menunjukkan progres terlebih pada program unggulan yang tersampaikan saat kampanye seperti makan bergizi gratis. Program itu saat ini sudah mulai diujicobakan pada sejumlah wilayah.
“Penghambat lainnya mungkin dari jajaran pegawai yang masih terbiasa dengan kebiasaan lama. Butuh adaptasi untuk bekerja sesuai visi dan misi presiden yang baru,” jelasnya.
Kemudian, Prabowo juga sudah melakukan pengetatan penggunaan anggaran kabinet. Hal tersebut terlaksanakan dengan menghilangkan anggaran-anggaran yang tidak efisien seperti biaya perjalanan keluar negeri. “Presiden Prabowo juga sudah melakukan pertemuan-pertemuan dengan negara-negara luar. Ini untuk menjalin kerjasama dan dukungan,” ujarnya.
