Jakarta (Lampost.co): Dinasti politik yang kini menjadi sorotan merupakan upaya menuntaskan agenda reformasi sejak lama. Juru bicara PDI Perjuangan Chico Hakim menyatakan isu tersebut tidak lekang dengan waktu. Bahkan, sangat relevan untuk berbunyi karena masih hangat terjadi bahkan menjadi ancaman reformasi.
“Isu dinasti terlontar oleh pihak pihak yang setia dalam menuntaskan agenda reformasi yang belum tuntas. Salah satunya memberantas nepotisme,” ujarnya, Sabtu (13/7).
Pernyataan Chico sekaligus merespon pernyataan Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie. Grace menilai isu politik dinasti terhadap kontestasi Bobby Nasution pada Pilkada Provinsi Sumatera Utara (Sumut) hanya jadi alat politik. Itulah dalih dari pihak lawan yang takut bertarung.
Grace mengatakan Bobby Nasution yang merupakan menantu Presiden Joko Widodo mendapatkan dukungan dari banyak partai politik (parpol) karena elektabilitasnya yang tinggi.
“Dalam Pilkada Sumut, parpol yang bukan koalisi KIM pun ikut mendukung Mas Bobby. Berarti elektabilitasnya tinggi berdasarkan survei. Kita layak menduga isu dinasti hanya dilontarkan oleh mereka yang takut bertarung,” tukasnya.
Sebelumnya, penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendapat kritikan dari lembaga pemantau pemilu. Dalam pelaksanaannya, Pemilu 2024 memiliki begitu banyak catatan dan menjadi pemilu terburuk sepanjang sejarah pasca-reformasi.
Koordinator Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti mengingatkan apabila praktik politik bantuan sosial (bansos), politik uang dan pengerahan aparatur negara secara masif terulang di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Maka, hal itu bisa menjadi pintu masuk dinasti politik dan nepotisme makin merajalela.
“Kenapa makin merajalela? Karena secara hukum, penyataannya boleh. Atau tidak bisa dibuktikan dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) kemarin. Bawaslu juga mengatakan demikian. Yang lebih parah dari sekadar boleh atas hukum, masyarakat kita mengatakan juga boleh selama yang bersangkutan terpilih,” ungkap Ray dalam diskusi ‘‘Buruk Pilpres, Akankah Berlanjut di Pilkada?’ di Jakarta,
