Bandar Lampung (Lampost.co) – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) melansir sebanyak 565 aduan dugaan pelanggaran penyelenggara pemilu. Aduan tersebut data sampai 25 Oktober 2024 atau naik dua kali lipat. dari jumlah aduan yang terterima DKPP pada 2023 yang mencapai 325 aduan.
“Dari pengalaman DKPP. Jumlah aduan pelanggaran etik saat pilkada jauh lebih tinggi dari pemilu. Ini yang ingin kami tekan dengan mengadakan rakor penyelenggara pemilu.” kata Ketua DKPP Heddy Lugito saat rapat koordinasi tersebut, di Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat, 25 Oktober 2024.
Kemudian menurutnya, rakor ini sangat penting untuk mewujudkan Pilkada 2024 yang berintegritas. Sekaligus juga sebagai langkah preventif untuk menekan tingginya pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP). Apalagi dalam pelaksanaan pilkada tahun ini.
“Bulan Oktober 2024 masih berjalan. Tapi aduan yang DKPP terima sudah mencapai 173 persen. Itu dari jumlah aduan yang terterima pada 2023. Oleh karena itu. Kami ingin menjadikan rakor ini sebagai pengingat bagi penyelenggara pemilu. Untuk bekerja dengan baik dalam Pilkada 2024,” paparnya.
Kemudian pelaksanaan rakor ini., untuk membangun pemahaman yang sama tentang implementasi kode etik penyelenggara pemilu. Apalagi menjelang pelaksanaan Pilkada serentak pada 27 November 2024.
“Dalam kesempatan ini. DKPP ingin semua penyelenggara pemilu memiliki frekuensi yang sama. Tentang pentingnya menjaga integritas. Demi terwujudnya Pilkada 2024 yang berintegritas,” paparnya.
Rakor
Selanjutnya kegiatan Rakor Penyelenggara Pemilu tersebut berlangsung 24-26 Oktober 2024. Kemudian menghadirkan 518 penyelenggara pemilu. Terdiri dari para ketua KPU tingkat provinsi sebanyak 21 orang. Hadir juga para ketua Bawaslu tingkat provinsi 21 orang. Dan sebanyak 238 orang para ketua KPU dan Bawaslu tingkat kabupaten/kota.
Kemudian dari 21 provinsi pada wilayah tengah dan timur Indonesia masing-masing dari Provinsi Nusa Tenggara Barat. Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Kalimantan Tengah. Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara.
Selanjutnya, Provinsi Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan. Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya. Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Tengah.
Lalu sebanyak 518 peserta ini mendapatkan sejumlah materi dari narasumber kredibel. Seperti Ketua KPU RI, Ketua Bawaslu RI, pejabat Kemendagri, Kapolda Sulawesi Selatan. Panglima Kodam XIV/Hasanuddin, dan Anggota DKPP periode 2012-2017 Nur Hidayat Sardini.
