Bandar Lampung (Lampost.co) – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) berkomitmen menjaga ruang aman bagi perempuan pada Pilkada Serentak 2024.
Komitmen itu tersampaikan dalam Deklarasi Bersama Kampanye Pilkada Damai 2024. Bertajuk “perempuan berani mengawasi dan memilih #bersamalawandiskriminasi” pada hari bebas kendaraan bermotor, Jakarta, Minggu, 17 November 2024.
“Kami harapkan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan itu tidak terjadi. Kemudian, para pemilih perempuan bisa bebas dalam menggunakan hak pilihnya maupun hak dipilihnya,” kata Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja.
Selain itu, Bagja mengharapkan pemilih perempuan Indonesia berani mengawasi pelaksanaan tahapan Pilkada 2024. “Kami mengajak seluruh masyarakat untuk bersinergi dan bersama-sama mengawasi. Kemudian mencegah segala bentuk diskriminasi dalam pilkada. Dengan begitu, kita tidak hanya menjaga pilkada. Tetapi menjaga menegakkan hak perempuan dalam pilkada,” ujarnya.
Setengah Populasi
Sementara itu. Anggota KPU RI Iffa Rosita mengingatkan bahwa setengah populasi dari daftar pemilih tetap (DPT) adalah perempuan. Sehingga pemilih perempuan menjadi penting dalam Pilkada 2024.
“Sehingga, saya ingin agar perempuan menjadi garda terdepan mengawal suksesnya Pilkada 2024. Perempuan harus berani, kritis, dan terbuka. Menyampaikan semua keluh kesah terkait seluruh tahapan Pilkada 2024,” kata Iffa.
Kemudian Iffa juga menyampaikan bahwa pesta demokrasi 2024 tetap membutuhkan partisipasi pemilih perempuan. Oleh sebab itu, ia mengatakan bahwa suara pemilih perempuan sangat penting.
“Saya harap nanti di TPS (tempat pemungutan suara). Kita bisa membuktikan kembali, setelah Pemilu 2024, suara perempuan bisa lebih tinggi daripada laki-laki,” ujarnya.
Lebih lanjut, Menteri PPPA Arifah Fauzi mengatakan bahwa deklarasi tersebut menjadi bagian usaha kementeriannya. Itu untuk meminimalkan kekerasan terhadap perempuan selama pesta demokrasi 2024
“Jadi, kami awasi bersama-sama beserta Bawaslu dan kawan-kawan semua. Agar para perempuan khususnya bisa memilih sesuai dengan hati nurani mereka,” kata Menteri PPPA.
Selain Bawaslu RI, KPU RI, dan Kemen PPPA. Badan Perserikatan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk pemberdayaan perempuan. UN Women, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). Yayasan Kalyanamitra, dan Koalisi Perempuan menyatakan komitmen yang sama.
