Bandar Lampung (Lampost.co) — Tidak lama lagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menetapkan calon kepala daerah yang telah mendaftar. Selanjutnya, para pasangan cakada akan melakukan kampanye untuk merebut simpati pemilih.
Sementara itu, masa kampanye kerap kali menimbulkan gesekan pada masyarakat terlebih kelompok relawan pemilih. Untuk itu, para paslon cakada harapannya tidak hanya menjaring pemilih pada masa kampanye tapi juga memberikan edukasi politik.
Akademisi UIN Raden Intan, Wahyu Iryana mengungkapkan. Masa kampanye bukan hanya menjadi momentum menjaring pemilih. Para paslon juga mesti memberikan edukasi kepada masyarakat tentang proses demokrasi yang baik.
Baca Juga :
https://lampost.co/lamban-pilkada/kpu-bawaslu-lampung-matangkan-tahapan-kampanye/
“Para calon saat kampanye tidak hanya mengajak memilih. Tapi juga mengajak masyarakat untuk mendukung Pilkada damai,” ungkap peneliti Lampung Democracy Studies (LDS) itu, Rabu, 18 September 2024.
Kemudian menurutnya, sebagian masyarakat cukup lelah atas dinamika yang terjadi saat Pemilihan Presiden (Pilpres) lalu. Dinamika politik yang terjadi dalam kontestasi itu membuat masyarakat cenderung antipati. Dan tak percaya dalam proses pemilihan.
Selanjutnya, ia berharap para paslon cakada bisa memberikan penyegaran terhadap masyarakat. Sehingga hasil proses demokrasi yang akan berjalan mendapatkan kepercayaan publik. “Harusnya ada penyegaran ya pasca pilpres kemarin. Warga jangan sampai antipati terhadap ikut dalam pilkada sebagai salah satu proses demokrasi,” katanya.
Kemudian, para kandidat yang bertarung juga harus menyatakan diri siap kalah. Hal tersebut itu penting untuk mengantisipasi terjadinya konflik horizontal selama proses pemilihan atau sesudahnya.
“Kemudian untuk menjaga kondusifitas pilkada, perlu juga keterlibatan seluruh perangkat negara. Sebab menjaga kondusifitas bukan hanya tanggung penyelenggara atau pun pengawas,” tegasnya.
