Bandar Lampung (Lampost.co) – Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diminta untuk mencari calon komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bebas dari kepentingan dan berintegritas. Menurut mantan komisioner KPU Hadar Nafis Gumay, saat ini banyak anggota KPU yang ‘belum selesai dengan dirinya’. Sehingga saat menunaikan tugasnya, mereka mencampuri kewajibannya dengan kepentingan pribadi.
.
Kemudian proses seleksi atau proses untuk mendapatkan calon anggota KPU itu juga semakin lama semakin tidak objektif. Banyak dari tim seleksi yang juga mencampuri kepentingan pribadi atau kelompok mereka saat menyeleksi calon anggota KPU. Sehingga, menurut Hadar, wajar kualitas pimpinan KPU yang didapat seperti Hasyim Asy’ari.
.
“Jadi, sebetulnya, kalau saya bukan orang yang kaget mereka berhenti atau ketua KPU berhentikan. Saya sudah berpandangan harusnya mereka sudah disikat sejak lama sejak mereka melakukan kecurangan verifikasi partai politik. Itu sudah seharusnya mereka semua berhentikan karena mereka melakukan kecurangan,” ucap Hadar kepada Media Indonesia, Jumat, 12 Juli 2024.
.
Baca Juga : https://lampost.co/politik/kpu-menunggu-proses-paw-di-komisi-ii-dpr/
.
Hadar mengaku ia tak begitu optimis dengan perbaikan oleh pemerintah maupun DPR dalam menyeleksi calon anggota penyelenggara pemilu. Meski begitu, ia tetap mendorong agar pemerintah dan DPR mau mengubah pribadi mereka dan mengevaluasi. Apa yang mereka perbuat akan berdampak pada masa depan demokrasi Indonesia.
.
“Sekarang ini, saya ingin mendorong semua pihak. Terutama dua struktur utama itu, pemerintah dan DPR RI. Mengubah mereka, mengubah pribadi mereka demi hal yang lebih besar, yaitu pemilu kita, demokrasi kita. Maka harusnya lepas dari berbagai kepentingan. Penyelenggara pemilu itu harus jadi penyelenggara yang betul-betul terbebas dari cawe-cawe semua pihak, terutama pemerintah dan para peserta pemilu atau kekuatan parpol,” pesan Hadar.
