Bandar Lampung (Lampost) – Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin memastikan kesiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 27 November 2024 sudah siap 99 persen. “Saya ingin memastikan bahwa persiapan pilkada sudah 99 persen,” kata Afifuddin, Kamis, 7 November 2024.
Kemudian ia menyebutkan KPU telah menyiapkan seluruh logistik pilkada. Bahkan, pada hari ini secara serentak KPU se-Indonesia melaksanakan pelantikan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS).
Namun, ia mengakui masih ada beberapa wilayah yang belum terjangkau karena lokasinya terlalu jauh. “Tapi insyaallah, nanti hari H-nya. Seluruh persiapan yang sudah kita laksanakan,” ujarnya.
Selain itu, Afifuddin juga meminta dukungan dari Pemerintah Daerah. Termasuk gubernur, bupati, kepolisian, Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Untuk memaknai pilkada sebagai bagian dari sejarah demokrasi bangsa.
“Pilkada terlaksana secara serentak se-Indonesia pada hari yang sama seperti Pemilu 2024 kemarin,” tegas Afifuddin.
Kemudian ia menekankan jika terdapat pelanggaran dan kecurangan selama pilkada berlangsung. Maka tindakan tegas akan diambil oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Selanjutnya ia merinci Pilkada Serentak 2024 akan tersebar pada 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota. Total pasangan calon yang akan berkompetisi dalam Pilkada Serentak ini mencapai 1.557 pasangan calon. Terdiri dari 1.169 pasangan calon bupati dan wakil bupati serta 285 pasangan calon walikota dan wakil walikota.
“Jumlah yang luar biasa. Maka jangan sampai kita sia-siakan momentum pelaksanaan Pilkada Serentak ini,” tambahnya.
Jujur dan Adil
Sementara itu, Plh. Ketua Bawaslu Lolly Suhenty menyatakan agenda Rakornas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024. Merupakan forum konsolidasi untuk mewujudkan Pilkada yang jujur dan adil.
Kemudian sebagai pengawas pemilu, Lolly menambahkan Bawaslu telah memetakan kerawanan pemilihan seluruh kabupaten, kota, dan provinsi. Serta menganalisisnya hingga menjadi pemetaan kerawanan tingkat nasional.
“Kalau kita bicara soal Bawaslu. Maka perspektifnya adalah melakukan pencegahan supaya orang tidak melakukan pelanggaran,” jelas Lolly.
Selanjutnya ia juga menjelaskan terkait kerawanan kampanye. Aspek yang perlu menjadi perhatian meliputi keamanan. Dan ketertiban, penggunaan fasilitas negara, serta kampanye pada tempat ibadah. Menurutnya, seluruh tahapan pilkada harus teranggap penuh dengan potensi kerawanan. Agar Bawaslu tetap waspada. Selain itu, distribusi logistik harus terpastikan tepat waktu.
“Keamanan gudang logistik supaya tidak ada yang rusak atau tidak ada yang hilang. Termasuk kesesuaian spek yang sudah tertetapkan,” katanya
