Jakarta (Lampost.co): Ketua DPP PDIP Said Abdullah menyebut PDIP bakal memimpin dua komisi yaitu Komisi 1 dan 5, dan dua badan yakni Badan Anggaran serta Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN).
“Komisi satu, lima, Banggar, BAKN,” kata Said, di gedung parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/10).
Said mengatakan Utut Adianto akan memimpin komisi satu sedangkan komisi lima oleh Lasarus.
Sementara Banggar, kata Said, belum pasti siapa yang menjadi ketuanya.
Sebelumnya, Said mengatakan bahwa anggota Fraksi PDIP DPR RI bakal memimpin dua komisi dan dua badan di DPR RI setelah disepakati dalam Rapat Pimpinan dan Rapat Konsultasi DPR RI.
Dia mengatakan komisi yang bakal dipimpin oleh Fraksi PDIP yakni Komisi I dan Komisi V, sedangkan untuk badan adalah Badan Anggaran (Banggar) dan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN).
“Iya, (komisi) satu, lima, Banggar, BAKN, kami mendapat posisi sebagai ketua,” kata Said di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.
Sebelumnya, Pengamat politik dari Universitas Trunojoyo Madura Surokim Abdussalam menyatakan keberadaan PDI Perjuangan sebagai oposisi pemerintahan era Prabowo-Gibran untuk menjaga iklim demokrasi di Tanah Air.
“Partai penguasa itu bisa berganti-ganti, oposisinya PDI Perjuangan bermanfaat sebagai penyeimbang,” kata Surokim beberapa waktu lalu.
Ia mengatakan ketika PDI Perjuangan nantinya malah bergabung dengan penguasa, maka akan terbentuk koalisi besar. Surokim khawatir kondisi tersebut bisa mengurangi pengawasan terhadap pengambilan kebijakan dan pelaksanaan sistem kepemerintahan Prabowo-Gibran.
“Itu tidak sehat untuk iklim demokrasi kita. PDI Perjuangan punya pengalaman sebagai oposisi. Menurut saya itu tidak masalah,” ucapnya.
Selain itu, Surokim menyatakan bahwa jalur oposisi PDI Perjuangan juga untuk menjaga pandangan publik soal konsistensi partai pimpinan Megawati Soekarnoputri.
“Kecuali ada force major, itu tidak bisa definisi lagi karena kebutuhannya sudah berbeda. Tetapi, kalau situasinya seperti ini, fungsi kontrol lebih baik,” kata dia.
