Jakarta (Lampost.co) — Beredar surat pernyataan dukungan yang meminta agar Presiden Joko Widodo menjadi Ketua Umum (Ketum) DPP Partai Golkar masa bakti 2024-2029. Surat itu ditandatangani oleh tujuh orang kader Golkar yaitu, Mohammad Aly Yahya, Ridwan Mukti, Antony Zeidra Abidin, Ridwan Hisyam, Musfihin Dahlan, Agusman Efendi dan Risman Tony.
“Sehubungan dengan terjadinya kekosongan kepemimpinan di DPP Partai Golkar dengan pernyataan pengunduran diri Saudara Airlangga Hartarto sebagai Ketum DPP Partai Golkar, kami segenap aktivis dan pelaku sejaran perubahan Golkar menjadi Partai Golkar dengan paradigma barunya sebagai Partai terbuka, sesuai tuntutan reformasi dengan mempertahankan, memperjuangkan dan mengembangkan eksistensi Partai Golkar, kami merasa terpanggil atas perkembangan Partai Golkar akhir-akhir ini,” demikian dikutip dari surat tersebut, Selasa (20/8).
“Berdasarkan hal tersebut, kami memohon keikhlasan yang terhormat Bapak Ir. H. Joko Widodo untuk kiranya berkenan menjadi Ketua Umum DPP Partai Golkar masa bakti 2024-2029 yang akan ditetapkan dan disahkan dalam forum Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar 2024,”
Baca juga: Bahlil Daftar Calon Ketum Partai Golkar
Hanya Aspirasi
Menanggapi surat tersebut, Ketua Steering Commitee Rapimnas dan Munas XI Partai Golkar Adies Kadir menyebut pernyataan dukungan itu hanyalah aspirasi dari para kader Golkar.
Tujuh orang yang menandatangani surat itu, kata Adies, tidak memiliki hak suara untuk menentukan apakah yang diminta untuk menjadi Ketum DPP Golkar selanjutnya akan ditetapkan di Munas XI Golkar.
“Itu bisa ditanyakan kepada tujuh orang yang menandatangani. Tetapi setahu saya tujuh orang itu bukan pemilik hak suara. Pemilik hak suara itu ada di DPD 1 dan DPD 2, berikut juga Hasta Karya, kurang lebih 558 suara. Jadi hanya dari DPD 1, DPD2, Hasta Karya,” kata Adies.
“Kalau ada yang tanda tangan, tanya ke mereka. Kalau saya lihat itu tanda tangan dari mereka yang bukan pemilik hak suara. Dalam AD/ART sudah jelas, pemilik hak suara itu ada pada DPD 1 dan DPD 2 dan Hasta Karya,” tambahnya.
Terpisah, Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Bambang Soesatyo mengatakan belum mengetahui terkait surat yang dimaksud. “Saya tidak tahu itu, saya tidak tahu,” katanya.
Presiden Joko Widodo (kiri) dan Airlangga Hartarto.(BPMI Setpres)
