Bandar Lampung (Lampost.co) – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto memandatkan kepada pihak penyelenggara pemilu. Dalam hal ini KPU dan Bawaslu, untuk meningkatkan koordinasi mensukseskan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak.
“Mulai besok, tahapan pencalonan pemilu, kita akan perkuat silaturahim. Kita akan sering mengadakan rapat koordinasi sekecil apa pun (masalah). Kita akan bicarakan dan bagaimana penyelesaiannya.,” ujar Hadi ketika memberi sambutan dalam acara peluncuran “Pemetaan Kerawanan Pemilihan Serentak 2024” di Jakarta, Senin, 26 Agustus 2024.
Kemudian Hadi menyatakan bahwa dengan peluncuran pemetaan kerawanan dan kajian mitigasi untuk penyelenggaraan pilkada serentak. Kemenko Polhukam wajib untuk segera melakukan tindakan berupa koordinasi bersama kementerian/lembaga terkait.
Baca Juga :
https://lampost.co/lamban-pilkada/lampung-masuk-kategori-rawan-sedang-pilkada/
“Serta menindaklanjuti sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Atau tupoksi yang telah diatur, agar penyelenggaraan pilkada dapat berjalan dengan lancar,” kata Hadi.
Selanjutnya Hadi juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menggunakan pemetaan kerawanan tersebut sebagai panduan dalam bertindak. Serta melakukan update atau pembaharuan informasi terkait kondisi terkini di lapangan.
“TNI, BSSN, dan kepolisian, semua terus akan melakukan koordinasi dan terus mendeteksi. Dan kita melakukan satu mitigasi,” ucapnya.
Menurut Hadi, kecepatan dan ketepatan informasi merupakan hal yang sangat penting. Hal ini agar permasalahan yang terjadi dapat segera terantisipasi melalui langkah-langkah yang strategis dan tepat sasaran.
Dengan demikian, Hadi berharap agar dalam penyelenggaraan Pilkada 2024. Berbagai permasalahan dapat teratasi dan terselesaikan dengan sebaik-baiknya. “Mari kita cermati bersama berbagai potensi kerawanan. Apalagi yang dapat mengganggu tahapan pilkada,” kata Hadi.
Kerawanan Tinggi
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI mengkategorikan Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah. Serta Jawa Timur sebagai provinsi dengan tingkat kerawanan tinggi dalam Pilkada 2024.
“Ada lima provinsi dengan kerawanan tertinggi pada tahapan pencalonan, kampanye, dan pungut hitung. Provinsi apa? Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, Jawa Timur, dan Sulawesi Tengah,” ujar Ketua Bawaslu Rahmat Bagja.
Lebih lanjut, sebanyak 28 provinsi berada pada kategori rawan sedang. Serta 4 provinsi masuk ke kategori rawan rendah.
Sementara itu, tingkat kabupaten/kota, pemetaan kerawanan Pilkada 2024 merekam ada 84 kabupaten/kota (16 persen) yang masuk ke kategori kerawanan tinggi. Kemudian ada 334 kabupaten/kota (66 persen) yang masuk kategori kerawanan sedang. Dan terdapat 90 kabupaten/kota (18 persen) yang masuk kategori kerawanan rendah.
Sebagai tindak lanjut dari pemetaan tersebut, Bagja mengatakan bahwa Bawaslu berkoordinasi dengan pemangku kepentingan terkait. Seperti pemerintah daerah, aparat kepolisian, aparat TNI, serta aparat keamanan lainnya.
