Jakarta (lampost.co)–Sekitar 300 kepala daerah kabupaten/kota yang akan mengikuti pelantikan serentak di Istana Negara pada 20 Februari 2025 mendatang.
Pelantikan tersebut usai putusan sengketa kepala daerah di Mahkamah Konstitusi. “Kurang lebih ada tambahan 100 kota/kabupaten. Yang bersengketa sekitar 200-an. Yang tidak memenuhi prasyarat untuk sengketa 100. Jadi nanti pelantikan serentak ada sekitar 300-an,” kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima, Senin, 3 Februari 2025.
Hal tersebut ia sampaikan karena ada penundaan jadwal pelantikan kepala daerah nonsengketa dari waktu awal pada 6 Februari.
“Rapat ini akan menganulir, supaya keputusan perhitungan waktu tanggal 15 sampai 20 Februari ini, tidak meleset lagi,” imbuhnya.
Bacakan Keputusan
MK akan membacakan putusan perkara untuk perselisihan hasil Pilkada 2024 pada 4-–5 Februari 2025.
“Sidang selanjutnya masih menunggu pemberitahuan dari MK berkaitan dengan kelanjutan perkara ini. Apakah perkara akan lanjut pada tahap pembuktian atau putusan dismissal pada 4 dan 5 Februari 2025,” kata Ketua MK Suhartoyo di MK.
Sementara itu, Wakil Ketua MK Saldi Isra menuturkan bahwa seluruh pihak, baik perkara yang lanjut maupun gugur, akan mendapat pemanggilan pada pembacaan putusan dismissal.
