Putusan MK
Pakar HTN Nilai hanya Audit BPK yang Sah Tentukan Kerugian Negara
Hukum
Oleh Delima Natalia
24/05/2026
Bandar Lampung (Lampost.co)–Sidang praperadilan mantan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi di Pengadilan Negeri Tanjungkarang memasuki agenda pembu...
Golkar Nilai Ambang Batas Fraksi tak Bisa Gantikan Parliamentary Threshold
Lamban Pilkada
Oleh triyadi-isworo
03/02/2026
Jakarta (Lampost.co) – Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Muhammad Sarmuji menilai usulan pembentukan ambang batas fraksi tidak bisa menjadi penggan...
Parliamentary Threshold 2,5 Persen Lebih Moderat
Lamban Pilkada
Oleh triyadi-isworo
03/02/2026
Jakarta (Lampost.co) — Akademisi ilmu pemerintahan Achmad Baidowi menilai besaran parliamentary threshold (PT) atau ambang batas parlemen sebesa...
PDIP Ingin Parliamentary Threshold Tetap Diperlukan
Lamban Pilkada
Oleh triyadi-isworo
03/02/2026
Jakarta (Lampost.co) — Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menilai ambang batas parlemen (parliamentary threshold) t...
Status Tersangka Kasus PT LEB Dipertanyakan dalam Praperadilan
Lampung
Oleh Effran
06/12/2025
Bandar Lampung (Lampost.co) — Polemik penetapan tersangka terhadap Direktur PT Lampung Energi Berjaya (PT LEB), M. Hermawan Eriadi, terus menghangat...
Pakar Sebut Mempertahankan Polisi Aktif di K/L Berpotensi Langgar Konstitusi
Nasional
Oleh Lulu
21/11/2025
Jakarta (Lampost.co) — Pakar hukum tata negara (HTN) Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah, mengkritik keras pernyataan sejumlah menteri ya...
