KONFLIK internal di Universitas Malahayati, Lampung, belakangan ini memunculkan keresahan yang tidak hanya melanda sivitas akademika, tetapi juga masyarakat umum. Sebagai salah satu perguruan tinggi yang cukup berperan dalam mencetak generasi penerus bangsa, kisruh di universitas ini berpotensi mengganggu proses pendidikan yang seharusnya menjadi prioritas utama. Terlebih lagi, konflik tidak hanya menyangkut persoalan internal, tetapi juga berdampak langsung terhadap masa depan mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan.
Peran pemerintah menjadi sangat penting dalam menyelesaikan konflik. Sebagai pihak yang memiliki kewenangan mengawasi jalannya pendidikan tinggi, pemerintah harus hadir di tengah-tengah dengan cara yang bijaksana dan konstruktif. Pemerintah tidak hanya sekadar mengawasi, tetapi juga menjadi mediator yang bisa mendamaikan pihak-pihak yang terlibat, dengan mengutamakan kepentingan mahasiswa sebagai pihak paling rentan terdampak.
Penyelesaian yang cepat dan tegas sangat penting agar pendidikan tinggi di Lampung tidak terganggu.
Pendidikan adalah hak dasar setiap warga negara dan tidak boleh ada pihak yang menahannya hanya karena konflik yang dapat diselesaikan secara damai. Mahasiswa, sebagai kelompok paling terdampak dalam konflik semacam ini, berhak mendapatkan pendidikan berkualitas dan tidak terganggu masalah internal kampus.
Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi harus memastikan menerapkan aturan terkait pengelolaan perguruan tinggi dengan tegas. Berdasarkan peraturan yang ada, setiap perguruan tinggi wajib memiliki sistem manajerial yang jelas dan terorganisasi dengan baik, serta mampu mengelola konflik secara konstruktif tanpa mengorbankan proses pendidikan. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengkaji lebih dalam tata kelola perguruan tinggi di Indonesia dan memastikan menyelesaikan setiap konflik yang terjadi sesuai dengan aturan yang ada.
Dalam hal ini, salah satu dengan mempercepat proses mediasi pihak-pihak yang terlibat dalam konflik.
Sebagai langkah awal, pemerintah dapat membentuk tim independen yang terdiri dari pihak terkait, baik dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, akademisi, maupun ahli dalam bidang manajemen perguruan tinggi, untuk memberikan rekomendasi penyelesaian konflik yang adil. Selain itu, memperkuat aturan yang jelas tentang prosedur penyelesaian konflik di perguruan tinggi agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan.
Sikap tegas pemerintah sangat perlu untuk memastikan kisruh tidak berlanjut. Pemerintah harus memastikan setiap pihak yang terlibat memahami akibat kisruh tersebut, terutama terhadap mahasiswa yang sedang menuntut ilmu. Pemerintah harus memastikan tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan pendidikan mahasiswa tetap berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
Langkah-langkah cepat dan jelas dari pemerintah juga akan memberikan pesan yang kuat kepada perguruan tinggi lainnya.
Pengelolaan perguruan tinggi harus mengutamakan kepentingan mahasiswa dan menyelesaikan setiap masalah harus dengan cara yang profesional, mengedepankan dialog dan solusi yang tidak merugikan pihak mana pun. Dengan pendekatan yang tepat, maka kisruh yang terjadi di Universitas Malahayati dapat terselesaikan tanpa merusak reputasi lembaga pendidikan tersebut.
Kisruh di Universitas Malahayati harus segera terselesaikan agar tidak mengganggu pendidikan tinggi di Lampung. Pemerintah harus segera mengambil langkah tegas dan bijaksana dengan memperkuat aturan mengenai tata kelola perguruan tinggi dan memastikan penyelesaian konflik semacam ini tanpa merugikan mahasiswa. Semua pihak, baik pengelola universitas, dosen, mahasiswa, dan pemerintah, harus bekerja sama untuk menjaga stabilitas pendidikan dan memastikan hak-hak mahasiswa tidak terhambat. Pendidikan adalah masa depan dan tidak ada alasan sebuah konflik menghalangi perjalanan tersebut.
