Bandar Lampung (Lampost.co) – DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) melakukan pemecatan terhadap Tia Rahmania. Hal itu karena telah mengalihkan suara partai untuk dirinya pada Pemilihan Umum 2024. Pemecatan sebagai kader dan pengumpulan bukti tersebut melalui sidang internal Mahkamah Partai
Ketua DPP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional PDIP, Ronny Talapessy mengatakan. Berdasarkan undang-undang partai politik menyebutkan terkait dengan sengketa internal. Maka, diselesaikan melalui Mahkamah Partai.
“Terkait dengan sanksi itu tertuang pada Pasal 31 Undang-Undang No. 11 tentang Partai Politik yang mengatur tentang mekanisme anggota partai, pemecatan. Itu mengatur anggaran dasar anggaran rumah tangga. Jadi, proses dari saudari Tia ini. Kami DPP Partai telah menyidangkan 135 kasus sengketa pileg yang kemarin berlangsung,” kata Ronny, Kamis, 26 September 2024.
Selanjutnya ia menyampaikan DPP PDIP merekrut mantan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Maruarar Siahaan. Ronny menegaskan proses penyidangan secara profesional. Dalam memeriksa setiap perkara pengaduan terkait dengan sengketa legislatif.
Kemudian ia menambahkan, ada pemeriksaan 135 kasus dari tingkatan DPRD hingga DPR RI. Kemudian, pada DPR RI ada sebelas permohonan terkabulkan. Salah satunya gugatan Bonnie Triyana. “Terkait dengan saudari Tia. Kami menyampaikan kronologis,” katanya.
Kronologis
Sebelumnya, pada 13 Mei 2024. Seluruh Provinsi Banten memutus delapan PPK pada delapan kecamatan Dapil Banten I, Lebak dan Pandeglang. Ini terbukti bersalah melakukan pelanggaran pemindahan suara yang menguntungkan saudari Tia Rahmania.
Selanjutnya, pada 13 Mei 2024. Bawaslu Provinsi Banten memutus delapan PPK pada delapan Kecamatan Dapil Banten 1 (Lebak-Pandeglang) terbukti bersalah. Melakukan tindak pelanggaran pemindahan suara yang menguntungkan Tia Rahmania dan memberikan sanksi administrasi.
Lalu, pada 14 Agustus 2024. Mahkamah Partai PDI Perjuangan menyidangkan kasus Tia Rahmania. Mahkamah Partai memutus Tia Rahmania terbukti melakukan penggelembungan suara. Dan melanggar kode etik dan disiplin partai.
Selanjutnya ada 30 Agustus 2024. DPP PDI Perjuangan mengirimkan surat beserta hasil persidangan Mahkamah Partai kepada KPU. Pada 3 September 2024. Mahkamah Etik/Badan Kehormatan PDI Perjuangan menyidangkan perkara pelanggaran etik Tia Rahmania. Itu atas pemindahan perolehan suara partai ke perolehan suara pribadi. Mahkamah Etik memutus Tia bersalah dan menjatuhkan hukuman pemberhentian.
Kemudian 13 September 2024, DPP PDI Perjuangan mengirimkan surat pemberhentian Tia Rahmania kepada KPU. Pada 23 September 2024, KPU merilis Keputusan KPU No. 1206 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPR RI
“Jadi, teman-teman, rekan-rekan, masyarakat. Ini kami sampaikan untuk meluruskan informasi yang beredar luas. Bukan karena Saudara Tia kemarin pada acara Lemhanas. Kemudian partai memecat saudari Tia Rahmania ini. Tidak benar. Jadi, ini prosesnya sudah panjang,” jelas Ronny.
