Bandar Lampung (Lampost.co) — Pengamat Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Universitas Lampung (Unila), Budi Harjo, menyoroti penyelesaian sejumlah pekerjaan rumah (PR) anggota DPRD Kota Bandar Lampung periode 2024-2029.
Dia menilai evaluasi terhadap kinerja lima tahun terakhir anggota DPRD Bandar Lampung periode 2019-2024 menunjukkan masih banyak masalah yang belum selesai. Terutama terkait perekonomian masyarakat, pengangguran, dan kemiskinan.
“Selain itu, masalah pendidikan dan kesehatan juga harus menjadi perhatian utama. Sebab, akses terhadap layanan kesehatan masih sulit masyarakat jangkau,” kata Budi Harjo, Minggu, 12 Agustus 2024.
BACA JUGA: DPRD Kota Metro Gelar Paripurna Pembahasan KUPA PPAS Perubahan APBD 2024
Ia menekankan masalah-masalah itu harus menjadi komitmen bersama antara Pemkot dan DPRD. Komposisi anggota dewan yang baru sepatutnya memiliki visi misi untuk meninggalkan warisan kebaikan yang bisa masyarakat rasakan.
“Saya berharap para anggota dewan yang baru benar-benar merealisasikan janji kampanye dalam bentuk program-program konkret untuk masyarakat,” ujar dia.
Ia meminta para anggota dewan dalam 100 hari pertama kerja dapat mendorong Pemkot atau Wali Kota menyusun APBD perubahan yang pro rakyat.
Sebab, pemanfaatan anggaran perubahan yang memberikan kontribusi positif bagi masyarakat sangat penting, khususnya dalam bidang pendidikan dan kesehatan.
“Anggaran perubahan harus termanfaatkan secara maksimal agar kehadiran pemerintah benar-benar masyarakat rasakan. Jangan sampai anggota dewan yang baru hanya memberikan anggaran biasa-biasa saja, tanpa terobosan nyata,” kata dia.
Ia juga mengingatkan kondisi infrastruktur di Bandar Lampung yang masih perlu banyak prioritas. “Enggak usah ada lagi program umroh gratis jika masih banyak masyarakat yang kesulitan makan. Anggaran dalam APBD perubahan harus benar-benar menyentuh seluruh lapisan masyarakat,” kata dia.
