Bandar Lampung (Lampost.co) — Polresta Bandar Lampung menyatakan kesiapan untuk bersinergi dengan Pemerintah Kota dan Pemerintah Provinsi jika ada program pengiriman pelajar dan remaja bermasalah, khususnya pelaku tawuran, ke barak militer guna melatih kedisiplinan.
, mengatakan bahwa pihaknya siap mendukung program tersebut apabila Pemerintah Kota Bandar Lampung dan Pemerintah Provinsi Lampung memutuskan untuk melaksanakannya, meskipun saat ini belum ada komunikasi resmi terkait wacana tersebut. “Belum ada informasi kepada kami apakah ada rencana seperti yang Pemerintah Jawa Barat lakukan,” ujarnya.
Baca juga: Hendak Tawuran di Bawah Fly Over MBK, Polisi Tangkap 4 Remaja
Beberapa tahun terakhir, Polresta Bandar Lampung terus menangani maraknya tawuran antarpelajar dan remaja. Pihak kepolisian secara rutin menggelar razia pencegahan. Salah satunya melakukan penindakan dan penangkapan, serta membina para pelaku. Polisi juga sering menyita senjata tajam yang para remaja gunakan dalam aksi tawuran.
“Kami memiliki basis data yang mencakup nama-nama pelaku tawuran, kelompok asal, bahkan admin media sosialnya. Jadi kami siap berkolaborasi dan mendukung program apa pun. Setiap kali kami mengamankan pelaku dalam aksi perang sarung atau tawuran antarpelajar, data itu kami perbarui,” katanya.
Pihak Polresta juga telah meminta para kapolsek untuk berkoordinasi dengan pihak sekolah dan memberikan imbauan agar para siswa tidak melakukan tawuran menjelang kelulusan.
Deretan Peristiwa Tawuran Remaja di Bandar Lampung
Berdasarkan catatan Lampost.co dalam beberapa bulan terakhir, Polresta Bandar Lampung berhasil mengamankan sejumlah remaja beserta senjata tajam yang mereka bawa untuk melakukan tawuran.
Pada 13 Maret 2025, polisi mengamankan empat remaja di Flyover MBK. Lalu, pada 20 Februari 2025, polisi menangkap 35 remaja saat terlibat tawuran di Telukbetung Utara. Sebelumnya, pada 27 Januari 2025, polisi juga menangkap delapan remaja di kawasan Kota Karang.
Pada tahun 2024, dua pelajar tewas akibat menjadi korban tawuran. Korban pertama, F, seorang pelajar SMP, meninggal dunia setelah mendapat penghadangan sekelompok remaja pada 18 Desember 2024 di Tanjungkarang Timur.
Korban kedua, RA (16), pelajar SMK swasta di Bandar Lampung, meninggal dunia pada 4 Mei 2024 setelah terlibat tawuran dengan kelompok lain di Kelurahan Telukbetung Selatan.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Lampung, Thomas Amrico, menilai bahwa kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang mengirim pelajar pelaku tawuran ke barak militer merupakan langkah yang baik.
Namun, Thomas menekankan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung perlu mengkaji terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut dapat diterapkan di daerah ini.
“Kita harus mengkajinya terlebih dahulu. Apakah kebijakan itu bisa diterapkan di Provinsi Lampung? Sebenarnya, sekolah sudah memiliki SOP penanganan kenakalan pelajar dan pendidikan karakter, dan kami sedang memaksimalkannya,” ujarnya.
Upaya Preventif
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung juga telah melakukan upaya preventif. Antara lain dengan mendeklarasikan seluruh OSIS SMA/SMK se-Lampung sebagai satgas antitawuran, antinarkoba, dan antipembulian. Satgas tersebut bertugas memetakan siapa saja rekan-rekan yang berpotensi memicu kegaduhan.
“Kami berharap satgas ini dapat mencegah tawuran dengan pendekatan humanis, karena mereka berinteraksi langsung dengan teman-temannya. Terkait rencana ke barak militer, kami masih mendiskusikannya lebih lanjut, termasuk metodenya. Apakah akan sama atau berbeda, kita lihat nanti,” katanya.
Komisi V DPRD Provinsi Lampung turut mendukung wacana pengiriman siswa pelaku kenakalan ke barak militer guna mendisiplinkan mereka.
Anggota Komisi V DPRD Lampung, Deni Ribowo, menyoroti maraknya tawuran di Bandar Lampung, meskipun belum tahu secara spesifik manfaat atau sensasi apa yang para remaja cari dari aksi tersebut.
“Ada juga yang tidak patuh kepada orang tua. Kita perlu mengkaji dan melihat kemanfaatannya. Ini bukan soal tega atau tidak tega. Anak-anak perlu disiplin sejak dini. Mari kita lihat dulu data kenakalan remaja yang termonitor oleh Polresta Bandar Lampung. Selama program itu bermanfaat, kami akan mendukungnya,” ujarnya.
Menurut Deni, Gubernur Lampung selama ini konsisten mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Salah satu faktornya adalah kualitas tumbuh kembang remaja yang dapat ditingkatkan melalui pendidikan disiplin.
“Kalau di Jawa Barat kebijakan itu saya nilai tepat. Sekarang tinggal kita lihat, apakah cocok kita terapkan di Lampung,” pungkasnya.
Ikuti terus berita dan artikel Lampost.co lainnya di Google News
