Jakarta (Lampost.co)— Pemerintah Rusia tengah mengambil langkah besar dalam upaya mencapai kedaulatan teknologi dengan menggagas pengembangan aplikasi perpesanan nasional yang akan menggantikan ketergantungan pada platform asing seperti WhatsApp dan Telegram.
Inisiatif ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang Moskow untuk mengurangi dominasi teknologi Barat dan memperkuat ekosistem digital domestik.
Dukungan Negara dan Integrasi Layanan Pemerintah
Anggota parlemen Rusia baru-baru ini menyetujui rancangan undang-undang yang mendasari pengembangan aplikasi ini. Aplikasi tersebut merancang tidak hanya untuk keperluan komunikasi.
Baca juga:
Film Gundik Siap Gentayangi Layar Dunia, Mulai dari Pakistan hingga Rusia
Tetapi juga akan terintegrasi secara mendalam dengan berbagai layanan pemerintah, mulai dari layanan administrasi publik, informasi sosial. Hingga layanan kesehatan dan pendidikanteknologi.
Anton Gorelkin, anggota parlemen yang mengusulkan RUU ini, menjelaskan bahwa aplikasi tersebut akan menawarkan fitur standar seperti pengiriman pesan dan panggilan.
Tetapi juga akan membawa fitur-fitur unik yang belum tersedia di platform seperti Telegram dan WhatsApp. Dalam unggahan di saluran Telegram pribadinya. Ia menyebutkan, “Keunggulan utama platform ini adalah integrasi erat dengan layanan pemerintah yang akan membuatnya menjadi bagian penting dari kehidupan teknologi warga Rusia.”
Latar Belakang Geopolitik dan Tekanan terhadap Platform Asing
Dorongan untuk menciptakan aplikasi lokal semakin menguat sejak invasi Rusia ke Ukraina pada Februari 2022, yang menyebabkan banyak perusahaan teknologi Barat menghentikan operasinya di Rusia. Ketergantungan pada platform asing dinilai menjadi risiko strategis, terutama di tengah ketegangan geopolitik dan potensi sanksi digital dari negara-negara Barat.
Telegram, meski dibuat oleh Pavel Durov — pengusaha kelahiran Rusia — dianggap oleh pemerintah Rusia sebagai platform asing karena Durov telah meninggalkan Rusia dan kini berbasis di luar negeri. WhatsApp sendiri dimiliki oleh Meta, perusahaan teknologi AS yang telah dilarang sebagian layanannya di Rusia.
Peran VK dan Ekosistem Digital Domestik
VK, perusahaan teknologi besar yang kini dikendalikan negara, menjadi ujung tombak dalam pengembangan alternatif platform asing.
Situs media sosialnya, VKontakte, digunakan oleh hampir 80 juta warga Rusia setiap harinya. VK juga mengembangkan VK Video yang menggadang-gadang sebagai pesaing lokal YouTube.
VK sebenarnya juga yang mendirikan oleh Pavel Durov, namun kini telah berada di bawah kendali pemerintah.
Menteri Digital Maksut Shadayev mengapresiasi kontribusi VK dalam membangun kemandirian teknologi, dan pada pertemuan dengan Presiden Vladimir Putin. Ia mengusulkan agar layanan pesan nasional nantinya sepenuhnya terintegrasi dengan platform-platform digital milik negara.
Pemblokiran dan Pengendalian Akses Platform Asing
Langkah ini juga bersama dengan strategi membatasi akses ke platform asing. YouTube, misalnya, mengalami penurunan jumlah pengguna harian di Rusia dari 40 juta menjadi kurang dari 10 juta sepanjang tahun 2024.
sebagian besar karena perlambatan akses internet. Pemerintah Rusia menyalahkan Google atas kurangnya investasi infrastruktur di wilayah Rusia. Meski pihak YouTube menyatakan tidak ada kendala teknis dari sisi mereka.
Direktur Internet Protection Society, Mikhail Klimarev, memperkirakan bahwa pemerintah juga akan mengambil langkah serupa terhadap WhatsApp dan Telegram. Setelah aplikasi nasional resmi di luncurkan, seperti memperlambat kecepatannya untuk mendorong migrasi ke platform dalam negeri.
Standar Kualitas Setara Internasional
Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, menyatakan bahwa pengembangan aplikasi ini harus mengedepankan kualitas dan kenyamanan pengguna. “Layanan pesan nasional harus memiliki fitur dan performa setara dengan aplikasi asing seperti WhatsApp dan Telegram. Hanya dengan begitu, masyarakat akan bersedia beralih,” tegasnya.
Langkah Menuju Undang-Undang
RUU mengenai pengembangan aplikasi perpesanan nasional saat ini masih harus melewati proses di majelis tinggi parlemen sebelum bisa di sahkan oleh Presiden Vladimir Putin. Namun, melihat dukungan yang kuat dari berbagai pihak pemerintah, besar kemungkinan proyek ini akan menjadi prioritas nasional dalam waktu dekat.
